HOME » BERITA » KEBIJAKAN PENGHEMATAN BBM TINGGAL MENGHITUNG HARI

Kebijakan Penghematan BBM Tinggal Menghitung Hari


Kebijakan Penghematan BBM Tinggal Menghitung Hari
Ilustrasi (Foto: Nazar Ray)
Senin, 07 Mei 2012 17:19

Otosia.com - Pemerintah kembali mengusung janji terkait kebijakan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) setelah sebelumnya terjadi tarik-ulur tentang penetapannya. Hal itu seperti disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Jero Wacik, Jumat (4/4), yang mengumumkan akan mengeluarkan kebijakan penghematan BBM dan listrik.

Penghematan dilakukan untuk menjaga besaran volume BBM sesuai APBN 2012 dan menindaklanjuti Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Kebijakan pengendalian BBM dilakukan melalui upaya penghematan BBM yang pada prinsipnya mengatur pelaksanaan yang diawali dengan pentahapan pembatasan penggunaan jenis BBM bersubsidi untuk transportasi jalan.

Seperti disampaikan Kementerian ESDM, pentahapan yang dimaksud ditujukan untuk kendaraan dinas yang mencakup instansi pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, BUMN dan BUMD, yang dilarang menggunakan bensin RON 88 atau nama lain yang sejenis untuk wilayah Jabodetabek (Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi) dan selanjutnya untuk wilayah Jawa-Bali di luar Jabodetabek.

Mobil barang yang digunakan bagi kegiatan perkebunan dan pertambangan pun seperti sudah diberitakan akan dilarang menggunakan Jenis BBM bersubsidi berupa solar. Sementara itu, perusahaan akan diwajibkan menyediakan tempat penyimpanan BBM dengan kapasitas sesuai kebutuhan.

Namun, pemerintah kembali menunda ketegasan dalam pengendalian penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan selain kendaraan dinas dan mobil barang yang digunakan bagi kegiatan perkebunan dan pertambangan.

"Pengendalian penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan selain kendaraan dinas dan mobil barang yang digunakan bagi kegiatan perkebunan dan pertambangan. termasuk pentahapan wilayahnya, akan diatur kemudian," ungkap perwakilan Kementerian ESDM. (kpl/why/bun)









APA PENDAPAT ANDA ?
2013-12-13
detail