HOME » BERITA » PROYEK MOBNAS, 'LAHAN' BARU TINDAK KORUPSI?

Proyek Mobnas, 'Lahan' Baru Tindak Korupsi?


Proyek Mobnas, 'Lahan' Baru Tindak Korupsi?
Mobil Toko (Moko) dan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo. (Foto: Medianasional)
Kamis, 14 Juni 2012 20:05

Otosia.com - Djusman AR, Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi, Budaya, dan Hukum (LP-Sibuk), Makassar, telah meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk segera turun tangan menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan dan perakitan mobil toko (Moko) yang dianggarkan pada APBD-Perubahan 2011 senilai Rp2,9 miliar. Ia menyebutkan, dugaan korupsi terindikasi kuat terjadi di Pemprov Sulsel itu lantaran dalam pelaksanaannya pada Tahun Anggaran (TA) 2011 menggunakan anggaran APBD-Perubahan.

Dalam proyek pengadaan yang dianggarkan pada pos APBD-Perubahan hanyalah proyek-proyek yang mempunyai skala prioritas tinggi dan menyentuh kepada masyarakat. Walau telah dianggarkan pada APBD, namun dalam pelaksanaannya proyek itu masih membutuhkan anggaran lebih sehingga wajar untuk dianggarkan.

Dalam aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan jenis proyek yang dimasukkan dalam APBD-P hanya untuk proyek yang mendesak dan masih memungkinkan untuk diselesaikan hingga akhir tahun anggaran. Sejumlah kasus yang mirip dengan kasus moko, karena alasan terdapat kesalahan administrasi sempat menghangat di media dan publik, kemudian kasus itu menguap tanpa bekas karena tidak ada tindak lanjut dari pihak kejaksaan.

"Sebut saja, penggunaan dana APBD oleh dewan untuk ramai-ramai berhaji, status anggaran pemeliharaan mobil dinas dan laptop yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dilaporkan," kata Djusman memberi contoh, di Makassar, Kamis (14/6).

Khusus mengenai moko, lanjutnya, ada dugaan kesalahan administrasi karena anggaran pengadaan 100 unit moko itu dimasukkan pada APBD Perubahan 2011. Namun kemudian di lapangan, disinyalir pengadaan mobil moko hingga akhir tahun 2011 hanya sekitar 15 unit Moko, sehingga kekurangannya masih dipertanyakan.

Lebih jauh penggiat korupsi ini meminta pihak kejaksaan harus betul-betul memperlihatkan kinerjanya, sehingga tidak mengulangi kasus-kasus sebelumnya yang santer dipublikasi, namun tidak masuk dalam daftar kasus-kasus yang terselesaikan pada ekspose kinerja akhir tahun kejaksaan. (kpl/bun)









APA PENDAPAT ANDA ?
2013-12-13
detail