HOME » BERITA » 3 SAMPAI 4 JIWA MELAYANG SETIAP JAM AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DI INDONESIA

3 Sampai 4 Jiwa Melayang Setiap Jam Akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia

Jumlah korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama tahun 2019 mencapai 25 ribu.

Selasa, 10 Maret 2020 08:15 Editor : Dini Arining Tyas
3 Sampai 4 Jiwa Melayang Setiap Jam Akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia
Kecelakaan bus (Merdeka.com)

OTOSIA.COM - Kecelakaan lalu lintas terjadi akibat adanya pelanggaran. Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia pun masih terbilang tinggi.

Hal itu yang kini menjadi sorotan Korlantas Polri. Terutama pada kecelakaan lalu lintas yang dipicu oleh truk dengan muatan berlebih.

Kakorlantas Polri, Irjen Istiono menyampaikan, dalam kurun waktu 2019, ada sekitar 1,3 juta data pelanggaran lalu lintas. Sepuluh Persennya diakibatkan oleh truk kelebihan muatan atau over dimension over loading (odol).

"Korban kecelakaan 2019 sebanyak 25 ribu. Rata-rata per bulan 200 jiwa, rata-rata per hari 71 jiwa, tiap jam 3 sampai 4 jiwa melayang. Sumbangsih odol 90 kejadian, tapi ini laka massal dan fatal," terang Istiono di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (9/3/2020).

1 dari 2 Halaman

Menurut Istiono, diperlukan operasi penindakan bersama jajaran Kemenhub, Kementerian PUPR, juga Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Pasalnya, kecelakaan akibat truk kelebihan muatan sifatnya massal dan fatal lantaran menyebabkan perlambatan di jalan.

"Karena kecepatan minimal di tol itu kan minimal 60 kilometer per jam. Mereka tidak mampu mencapai kecepatan itu sehingga apa yang terjadi, ditabrak belakang. Itu sering terjadi. Selain menjadi penyebab kerusakan jalan juga jadi penyebab laka massal dan fatal. Penegakan hukum lintas sektoral harus bagus," jelas dia.

2 dari 2 Halaman

Istiono menegaskan, truk dengan ukuran yang berlebih atau over dimensi dapat dijerat Pasal 277 Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 dengan kurungan penjara 1 tahun dan denda Rp 24 juta. Sementara untuk kelebihan muatan atau overload, dikenakan sanksi penilangan.

Setiap kendaraan sendiri tentunya memiliki Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB) yang disetujui oleh Kementerian Perhubungan. Namun sejumlah pihak melakukan penambahan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan.

Istiono menyebut, ada dua kasus kendaraan over dimensi di Jawa Timur dan sudah dilakukan penindakan sesuai aturan perundang-undangan.

"Saya berharap pengusaha tidak berusaha menambah ukuran dimensi daripada panjang kendaraan tersebut. Itu melanggar pidana," Istiono menandaskan.

Sumber: Merdeka.com

BERI KOMENTAR