HOME » BERITA » 5 JENIS KENDARAAN YANG DIKECUALIKAN SELAMA PERODE LARANGAN MUDIK 2020

5 Jenis Kendaraan yang Dikecualikan Selama Perode Larangan Mudik 2020

Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan aturan dan sanksi selama larangan mudik 2020 untuk menekan sebaran virus Corona (COVID-19).

Jum'at, 24 April 2020 18:15 Editor : Dini Arining Tyas
5 Jenis Kendaraan yang Dikecualikan Selama Perode Larangan Mudik 2020
Kondisi tol Jagorawi, Rabu (22/4/2020) (Liputan6.com)

OTOSIA.COM - Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tetnang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H. Dalam Permenhub tersebut tercantum beberapa aturan dan sanksi selama larangn mudik 2020.

Dilansir dari laman Kementerian Perhubungan, Permenhub yang ditetapkan pada 23 April 2020 itu merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah untuk melarang mudik untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19). "Pengaturan tersebut yaitu berupa larangan sementara penggunaan sarana transportasi untuk kegiatan mudik pada masa angkutan lebaran tahun 2020," jelas Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati di Jakarta, Kamis (23/4/2020).

Pengaturan transportasi ini berlaku untuk semua transportasi darat, laut, dan udara serta perkeratapian. Meski begitu ada beberapa jenis kendaraan yang dikecualikan dan masih diizinkan untuk melintas.

1 dari 2 Halaman

Hal itu tercantum dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa Larangan sementara penggunaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dikecualikan untuk:

a. kendaraan pimpinan lembaga tinggi Negara Republik Indonesia;

b. kendaraan dinas operasional dengan Tanda Nomor Kendaraan bermotor (TNKB) dinas, Tentara Nasional Indonesa, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. kendaraan dinas operasional petugas jalan tol;

d. kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah; dan

e. mobil barang dengan tidak membawa penumpang.

2 dari 2 Halaman

Lebih lanjut, Adita menjelaskan bahwa larangan penggunaan transportasi berlaku untuk kendaraan yang keluar masuk di wilayah seperti wilayah PSBB, Zona Merah Penyebaran COVID-19, dan wilayah aglomerasi yang telah ditetapkan PSBB, seperti misalnya, Jabodetabek.

"Untuk pengawasannya, di sektor transportasi darat akan dibangun pos-pos koordinasi atau kita sebut dengan check point yang lokasinya tersebar di sejumlah titik. Pos-pos ini akan dikoordinasikan oleh Korlantas Polri," ungkapnya.

BERI KOMENTAR