HOME » BERITA » 7 DARI 61 KENDARAAN TAK LULUS UJI EMISI SUDIN LH JAKARTA BARAT

7 dari 61 Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi Sudin LH Jakarta Barat

Sebanyak tujuh kendaraan tak lulus uji emisi, terdiri dari satu kendaraan berbahan bakar solar dan enam kendaraan berbahan bakar bensin saat duji emisi oleh Sudin LH Jakarta Barat.

Selasa, 19 Januari 2021 20:45 Editor : Dini Arining Tyas
7 dari 61 Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi Sudin LH Jakarta Barat
Uji emisi kendaraan (Liputan6.com)

OTOSIA.COM - Kendaraan roda-4 dan roda-2 yang dipakai beroperasi di Jakarta wajib lulus uji emisi. Aturan itu akan mulai berlaku pada 24 Januari 2021 mendatang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun sedang menggelar uji emisi gratis untuk kendaraan.

Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat sudah menguji puluhan kendaraan bermotor hingga Selasa (19/1/2021). Total ada 61 kendaraan yang mengikuti uji emisi tersebut.

"Total kendaraan yang diperiksa hari ini 61. Tujuh di antaranya tidak lulus uji emisi," kata Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat, Amin, melalui keterangan tertulis.

Jika dirinci, dari 61 kendaraan yang mengikutii uji emisi terdiri dari 54 unit berbahan bakar bensin dan sisanya solar. Sedangkan tujuh kendaraan tersebut terdiri dari satu kendaraan berbahan bakar solar dan enam lainnya menggunakan bensin.

1 dari 2 Halaman

Sanksi Tak Lulus Uji Emisi

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Syaripudin menyatakan mobil ataupun sepeda motor akan dikenakan disinsentif bila tidak melakukan uji emisi dan/atau tidak lulus uji emisi gas buang. Menurut dia, hal tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

"Jika pemilik kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi menggunakan fasilitas parkir di DKI Jakarta, maka otomatis ke depannya akan dikenakan tarif parkir tertinggi yang berlaku saat membayar," kata Syaripudin dalam keterangan tertulis, Rabu (30/12/2020).

2 dari 2 Halaman

Selain itu kata dia, pengguna juga akan dikenakan sanksi di jalan oleh Kepolisian dan Dinas Perhubungan. Penegakan tersebut mengacu pada Pasal 285 dan 286, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Yaitu ancaman denda maksimal Rp 250.000 untuk sepeda motor dan ancaman denda maksimal Rp 500.000 untuk mobil," ujar dia.

Dia melanjutkan, penerapan sanksi sesuai Pergub tersebut akan mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2021 atau setelah enam bulan diundangkan. "Bahwa Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah enam bulan terhitung sejak tanggal diundangkan," tandasnya.

Sumber: Merdeka.com/Liputan6.com

BERI KOMENTAR