HOME » BERITA » AHOK MENOLAK OJEK ONLINE DILARANG BEROPERASI

Ahok Menolak Ojek Online Dilarang Beroperasi

Jum'at, 18 Desember 2015 13:30

Ahok Menolak Ojek Online Dilarang Beroperasi
Foto: Nazar
Editor : Larasati​ ​Zu​hro

Otosia.com - Larangan angkutan umum berbasis aplikasi online oleh Kementerian Perhubungan menuai reaksi keras dari masyarakat. Bahkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama atau disapa Ahok  berkomentar keras aturan yang melarang ojek online beroperasi di Ibu Kota.

Ahok yang ditemui wartawan tadi pagi menolak pelarangan tersebut. Dalih Kementerian Perhubungan bahwa ojek online dinilai sebagai angkutan ilegal dan harus dapat menyesuaikan aturan pemerintah dinilainya tidak masuk akal.  Ahok menyatakan, ojek online merupakan angkutan alternatif yang sudah terdaftar resmi dan menjadi kebutuhan warga Jakarta. Selama ini pemerintahlah yang tidak melegalkan angkutan alternatif berbasis aplikasi online.

“Bagi saya urusan gojek itu kan dia tidak terlarang. Dia terdaftar resmi izin usahanya sebagai perusahaan aplikasi, jadi bebas saja. Yang jadi masalah kan kendaraannya,” kata Ahok.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melarang seluruh ojek maupun taksi yang berbasis online beroperasi karena dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum. Larangan penyedia jasa angkutan online sebelumnya diumumkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin (17/12).

Larangan tersebut merujuk pada Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015.  Surat tersebut juga ditujukan kepada Korps Lalu Lintas Polri,  Kapolda dan Gubernur di seluruh Indonesia.

Keberadaan penyedia jasa angkutan online, kata Djoko Sasono, tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Dalam pemaparannya, pihak perhubungan darat menekankan bahwa angkutan umum minimal harus beroda tiga, berbadan hukum, dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum.

(kpl/nzr/lrs)







Daftarkan email Anda untuk berlangganan berita terbaru Kami

APA PENDAPAT ANDA ?

2017-5-5
detail

BERITA POPULER