HOME » BERITA » NEKAT BEROPERASI, IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM DAN BARANG BERISIKO DICABUT

Nekat Beroperasi, Izin Usaha Angkutan Umum dan Barang Berisiko Dicabut

Banyak angkutan umum maupun barang beroperasi tanpa mengikuti peraturan pemerintah. Polri akan beri sanksi tegas jika masih menemui pengusaha yang tak patuhi aturan.

Selasa, 20 Juli 2021 16:15 Editor : Arendra Pranayaditya
Nekat Beroperasi, Izin Usaha Angkutan Umum dan Barang Berisiko Dicabut
Jumpa pers di lapangan Presisi Mapolda Metro Jaya. (humas.polri.go.id)

OTOSIA.COM - Meningkatnya kasus penularan COVID-19 membuat pemerintah harus menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Selain mobilitas terbatas, pemerintah mewajibkan masyarakat membawa surat vaksinasi dan hasil tes Swab atau PCR untuk perjalanan jauh.

Pada kenyataannya angkutan umum maupun barang masih banyak yang beroperasi tanpa mengikuti aturan pemerintah. Sanksi tegas akan diberikan bagi mereka yang tetap membandel.

Seperti dilansir humas.polri.go.id, Senin (19/7/2021), Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta menemukan masih banyak angkutan umum dan barang yang melanggar peraturan.

1 dari 2 Halaman

"Sebanyak 1.109 pelanggaran terdiri dari 743 angkutan barang dan 366 angkutan umum," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, di lapangan Presisi Mapolda Metro Jaya, Sabtu (17/7/2021).

Padahal peraturan operasional kendaraan umum selama pandemi sudah ditetapkan pemerintah. Jumlahnya pun tertera dengan jelas.

 

2 dari 2 Halaman

"Kami telah menindak pelanggaran batas kapasitas angkutan umum dan barang, karena sebelumnya sudah diatur ketentuannya hanya 50 persen," tambahnya.

Menurut Yunus, petugas akan memberikan sanksi berat bagi meraka yang kedapatan melanggar dua kali, setelah sebelumnya diberi peringatan. Sanksi berat berupa pembekuan izin usaha atau pencabutan izin usaha.

"Nanti apabila pelanggaran berulang maka akan diberikan sanksi administrasi berupa pembekuan izin usaha atau pencabutan izin usaha," tegasnya.

BERI KOMENTAR