HOME » BERITA » ATURAN BARU, KINI MOBIL LCGC TIDAK LAGI DAPAT PAJAK 0 PERSEN

Aturan Baru, Kini Mobil LCGC Tidak Lagi Dapat Pajak 0 Persen

Disebutkan, mobil LCGC kini sudah tidak lagi mendapatkan pajak 0 persen, atau 15 persen yang tercantum di PP 74 2021 pada akhir tahun lalu

Rabu, 12 Januari 2022 09:15 Editor : Ahmad Muzaki
Aturan Baru, Kini Mobil LCGC Tidak Lagi Dapat Pajak 0 Persen
New Toyota Agya mengalami penyegaran cukup signifikan. (Septian/Liputan6.com)

OTOSIA.COM - Kementerian Perindustrian telah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 36 Tahun 2021, tentang Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah. Aturan yang telah diundangkan per 31 Desember 2021 itu mengatur jenis mobil Kendaraan Bermotor dan Hemat Bahan Bakar (KBH2).

Dalam pasal 4 ayat 1 Permenperin tersebut, jika model KBH2 atau yang juga dikenal sebagai Low Cost Green Car (LCGC) termasuk dalam kategori mobil beremisi rendah. Golongan kendaraan tersebut, sejenis dengan mobil hybrid, plug-in hybrid (PHEV) listrik, flexi engine, dan hidrogen (FCEV).

1 dari 2 Halaman

Dalam beleid peraturan tersebut, juga menjadi petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari PP 73 2019 yang diubah menjadi PP 74 2021.

Disebutkan, mobil LCGC kini sudah tidak lagi mendapatkan pajak 0 persen, atau 15 persen yang tercantum di PP 74 2021 pada akhir tahun lalu. Kini, mobil seperti Toyota Agya-Calya, Daihatsu Ayla-Sigra, dan Honda Brio Satya dikenakan pajak sebesar 3 persen.

2 dari 2 Halaman

Harga jual maksimal

Sementara itu, di dalam pasal 4 ayat 1 juga disebutkan, jika golongan LCGC harus ditenagai dengan mesin bensin berkapasitas maksimal 1.200cc. Selain itu, konsumsi bahan bakarnya minimal 20 kilomet per liter, dan emisi karbon dioksida minimal 120 gram per kilometer.

Sementara itu, untuk harga jual maksimal dari KBH2 berdasarkan lokasi kantor pusat agen pemegang merek adalah Rp135 juta. Jumlah tersebut naik dari Permenperin 33 2013 pasal 2 sebelumnya, yaitu Rp95 juta.

Angka ini merupakan harga penyerahan ke konsumen alias sebelum dikenai pajak daerah, bea balik nama, dan pajak kendaraan bermotor yang sesuai bunyi pasal empat ayat tiga tersebut.

Penulis: Arief Aszhari

Sumber: Liputan6.com

BERI KOMENTAR