HOME » BERITA » ATURAN SUDAH BERJALAN, TAKSI ONLINE BANYAK YANG BELUM PENUHI SYARAT

Aturan Sudah Berjalan, Taksi Online Banyak yang Belum Penuhi Syarat

Rabu, 07 Februari 2018 16:30 Editor : Fitradian Dhimas
Foto: Merdeka.com

OTOSIA.COM - Dinas Perhubungan Pemprov Jawa Barat (Jabar) menyeleksi badan hukum taksi online. Banyak di antara mereka terkendala kesesuaian SIUP dan belum memenuhi batas minimal kepemilikan kendaraan sesuai Permenhub.

Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan, semua pihak yang berkepentingan menyelenggarakan layanan taksi online untuk segera melakukan pendaftaran ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar.

Setelah masuk DPMPTSP, permohonannya akan diteruskan untuk mendapatkan kajian teknis dari Dinas Perhubungan menyangkut kuota, persyaratan lain-lain yang ditetapkan oleh Kepgub. Hal ini pun berlaku bagi pengusaha yang berada di luar metropolitan Bandung Raya.

"Permohonan izin ini sudah efektif, secara bertahap kita sempurnakan," katanya saat dihubungi oleh Merdeka.com.

Sementara itu, kadishub Jabar Dedi Taufik mengatakan sejak Permenhub Nomor 108/2017 keluar, sudah ada 32 perusahaan mengajukan izin. Dari jumlah itu, perusahaan yang berbentuk PT ada 18, sisanya adalah koperasi.

"Dari 32 perusahaan yang mengajukan izin, sampai pekan ini sudah mengeluarkan surat persetujuan kepada 11 badan hukum," ucapnya.

11 badan hukum itu masing-masing tujuh koperasi dan empat PT, dengan total jumlah kendaraan sebanyak 640 unit.

Semuanya saat ini tengah memproses uji KIR dan rekomendasi dari kabupaten/kota tempat taksi online akan beroperasi. Proses juga dilakukan ke Kepolisian untuk mengurus kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor serta Jasa Raharja.

Setelah semua itu selesai, maka akan keluar surat keputusan (SK) dan kartu pengawasan hingga stiker.

Sementara sisa badan hukum yang belum mendapat persetujuan dikatakan Dedi rata-rata terjadi karena mereka belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Kemenhub seperti kesesuaian SIUP dan belum memenuhi batas minimal kepemilikan kendaraan atas badan hukum yang berbentuk PT. "Minimal kendaraan yang dimiliki itu 5 unit," ujarnya.

Dedi mengaku sudah meminta badan hukum yang mengajukan izin menyiapkan kerangka bisnis mengenai kesiapan penyelenggaraan angkutan sewa khusus atau taksi online tersebut.

Dedi menyatakan saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi agar para pihak segera melakukan legalisasi perizinan taksi online.

Lebih lanjut, dari badan hukum yang mengajukn izin, ia memastikan kuota taksi online masih tersisa banyak karena total perencanaan kebutuhan di Jabar mencapai 7.709 unit.

Jumlah itu disebar ke berbagai wilayah, seperti Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat Dan Kabupaten Sumedang sebanyak 4.542 kendaraan.

Wilayah Operasi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu sebanyak 1.343 unit.

Sementara Wilayah Operasi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang diberi jatah 527 Kendaraan. Sedangkan wilayah Operasi Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur sebanyak 723 Kendaraan.

Untuk wilayah Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran diberi jatah 574 Kendaraan.

 (kpl/fdk)

BERI KOMENTAR