HOME » BERITA » BEGINI PROSES PEMBERIAN SANKSI KEPADA PELANGGAR PPKM DARURAT

Begini Proses Pemberian Sanksi Kepada Pelanggar PPKM Darurat

Petunjuk penegakan hukum pelanggaran PPKM Darurat telah diterbitkan

Selasa, 06 Juli 2021 19:15 Editor : Ahmad Muzaki
Begini Proses Pemberian Sanksi Kepada Pelanggar PPKM Darurat
Kendaraan Menuju Depok Tertahan di Pos Penyekatan PPKM Darurat. ©2021 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

OTOSIA.COM - Aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pasti menuai pro dan kontra. Selain itu, berkaca pada aturan sebelumnya, seperti PSBB hingga larangan mudik, pasti ada saja masyarakat yang membandel.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana pun menerbitkan petunjuk penegakan hukum pelanggaran PPKM Darurat sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : B-1500/E/Es.2/07/2021 tanggal 05 Juli 2021. Hal ini sendiri ditujukan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

"Surat petunjuk teknis tersebut sebagai tindaklanjut dari Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-132/A/ SKJA/06/2021, tanggal 30 Juni 2021 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-1498/E/Es.2/07/2021 tanggal 2 Juli 2021 perihal Dukungan Kejaksaan Dalam Pelaksanaan PPKM Darurat," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer, Simanjuntak dalam keterangannya, Selasa (6/7).

1 dari 2 Halaman

Eben menambahkan, dalam aturan tersebut dijelaskan proses penegakan hukum pelanggaran PPKM dilakukan melalui dua cara. Yaitu melalui acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) untuk pelanggaran Perda dan Acara Pemeriksaan Singkat (APS) untuk tindak pidana Undang-Undang Wabah Penyakit Menular atau KUHP.

"Kepala Kejaksaan Negeri agar melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan semua stakeholder terkait, untuk melakukan operasi yustisi yang dilanjutkan dengan sidang Tipiring ditempat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah PPKM yang tertangkap tangan," jelasnya.

"Dengan langsung dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dihadapkan kepada Hakim dan Jaksa yang hadir pada sidang ditempat," sambungnya.

2 dari 2 Halaman

Sedangkan untuk sidang di tempat sendiri, papar Eben, bisa dilakuan di suatu tempat tertentu yang telah ditetapkan yakni lapangan atau di kendaraan terbuka secara mobile. Namun, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat

"Kepala Kejaksaan Negeri agar membentuk Tim Jaksa untuk menangani perkara Pelanggaran PPKM dibawah koordinasi Kasi Pidum," tutupnya.

Sekadar informasi, pemerintah telah resmi menetapkan PPKM Darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Aturan ini diputuskan untuk bisa memutus penyebaran COVID-19 yang kian meluas.

Penulis: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com

BERI KOMENTAR