HOME » BERITA » CERITA DRIVER TAKSI ONLINE YANG PENGAJUAN KERINGANAN CICILANNYA DITOLAK LEASING

Cerita Driver Taksi Online yang Pengajuan Keringanan Cicilannya Ditolak Leasing

Meski OJK sudah mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit, tapi perusahaan pmebiayaan masih saja ada yang melakukan penagihan.

Sabtu, 11 April 2020 22:15 Editor : Dini Arining Tyas
Cerita Driver Taksi Online yang Pengajuan Keringanan Cicilannya Ditolak Leasing
Ilustrasi kredit mobil (flickr.com)

OTOSIA.COM - Selama pandmi virus Corona (COVID-19) di Indonesia, para debitur bisa mengajukan keringanan cicilan ke perusahaan pembiayaan. Otoritas Jasa Keungan (OJK) pu telah mengeluarkan kebijakan relaksasi tersebut.

Namun sayangnya, masih ada beberapa orang yang mendapatkan tagihan yang sama. Melansir Merdeka.com, Anang Akbar salah satunya. Pengemudi Taksi oline itu mengatakan drinya masih membayar cicilan mobilnya dengan harga normal.

"Dari leasing tidak ada keringanan seperti yang di ucapkan pak Jokowi, kita tetap bayar Rp 2,9 juta per bulan," keluh Anang saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (10/4/2020).

1 dari 2 Halaman

Presiden Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) itu mengatakan, perusahaan pembiayaan kredit atau leasing yang dia ajukan menilai selama belum adanya surat resmi dari pemerintah atau penetapan hukum secara tegas, maka leasing akan tetap memberlakukan pembiayaan kredit secara normal kendati pandemi corona sedang berlangsung.

Padahal, Anang yang berprofesi sebagai pengemudi online sangat terdampak oleh wabah corona, di mana mengalami penurunan pendapatan harian sebesar 90 persen karena berkurangnya jumlah penumpang di wilayah ibu kota Jakarta.

"Orderan kita sekarang paling banyak empat, dari sebelum corona bisa lah 27 orderan per hari," kata dia.

2 dari 2 Halaman

Bahkan dengan diterapkannya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar di seluruh wilayah Jakarta mulai hari ini, yang melarang jasa transportasi online menarik penumpang kecuali barang tentu semakin menambah beban ekonomi di tengah badai corona.

Anang berharap ada ketegasan pemerintah berupa penetapan hukum, seperti Keputusan Presiden (Kepres), agar semua perusahaan pembiayaan kredit kendaraan bermotor taat terhadap kebijakan terkait kelonggaran pembiayaan kredit bagi masyarakat yang terdampak corona.

"Karena di lapangan masih belum sinkron, antara pemerintah dan perusahaan leasing. Kalau berlarut-larut kita rakyat tentu menjadi korban," jelasnya.

BERI KOMENTAR