HOME » BERITA » DEWAN TRANSPORTASI DKI JAKARTA DESAK PEMPROV TERBITKAN PERGUB KESELAMATAN JALAN

Dewan Transportasi DKI Jakarta Desak Pemprov Terbitkan Pergub Keselamatan Jalan

Angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih tergolong tinggi, termasuk di Jakarta. Maka itu Dewan Transportasi DKI Jakarta mendesak Pemerintah untuk menerbitkan Pergub keseamatan jalan.

Senin, 18 Maret 2019 22:45 Editor : Dini Arining Tyas
Ilustrasi lalu lintas Jakarta (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

OTOSIA.COM - Merujuk data yang dirilis oleh WHO terkait tingginya angka kematian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu-lintas. Hari ini (18/3/2019) Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) bersama dengan Bappeda, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Ditlantas Polda Metro Jaya, Dinas Bina Marga, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dan instansi terkait lainnya menggelar forum diskusi terkait program rencana aksi Keselamatan Jalan di DKI Jakarta.

Digelarnya diskusi tersebut juga bertujuan untuk mendesak pemprov DKI Jakarta agar segera memiliki suatu pergub yang mengatur terkait Keselamatan Jalan. DTKJ sendiri sejak tahun 2015 lalu sudah mendorong pemprov DKI agar menyiapkan suatu rancangan terkait Keselamatan Jalan yang meliputi 5 pilar, yaitu; manajemen keselamatan, prasarana jalan, kendaraan, pengendara berkeselamatan dan terakhir penanganan korban keselamatan.

Forum diskusi rencana aksi keselamatan jalan DKI Jakarta (Otosia.com/Muhammad Ikbal)

"Saat ini Jakarta belum punya rencana yang sistematis dan komprehensif untuk mengurangi angka kecelakaan," ujar Najid, anggota DTKJ dari unsur akademisi perguruan tinggi yang juga menjabat ketua komisi kelayakan dan keselamatan.

Padahal menurutnya sudah ada Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2017 tentang keselamatan jalan yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah merancang dan menyusun Rencana Umum Daerah Keselamatan (RUDK).

"Kemungkinan besar saat ini masing-masing SKPD terkait sudah memiliki program dan indiKator kinerja tentang keselamatan, namun mungkin belum terkordinasi dan diatur bersama sehingga belum menghasilkan sinergi yang efektif untuk mengurangi angka kecelakaan," tutur anggota DTKJ dari unsur awak angkutan, M Zainal Abidin.

Oleh karena itu, untuk melibatkan dan menyatukan seluruh rencana dan kewenangan dari masing-masing SKPD, DTKJ merasa sudah saatnya DKI Jakarta memiliki pergub yang mewadahi seluruh hal tersebut. Dengan adanya pergub tersebut, tentu akan membuat rencana program keselamatan ini menjadi memiliki kekuatan hukum dan alokasi anggaran kegiatan keselamatan.

Dalam kegiatan diskusi tersebut dibahas beberapa poin yang tentunya akan menjadi konsen dari masing-masing instansi terkait dalam mewujudkan Keselamatan Jalan.

"Keselamatan Jalan itu termasuk hak dasar untuk kesejahteraan warga dan sangat menjadi konsen dari gubernur DKI Jakarta," tandas Wakil Ketua DTKJ, Donny Andy Saragih.

(kpl/ikb/tys)

BERI KOMENTAR