HOME » BERITA » DPR MINTA ATURAN YANG PERBOLEHKAN OJEK ONLINE ANGKUT PENUMPANG SAAT PSBB DICABUT

DPR Minta Aturan yang Perbolehkan Ojek Online Angkut Penumpang Saat PSBB Dicabut

Seharusnya Permenhub yang atur Ojek Online angkut penumpang saat PSBB ditiadakan. Karena bisa menghilangkan materi Peraturan Menteri sebelumnya.

Selasa, 14 April 2020 21:15 Editor : Ahmad Muzaki
DPR Minta Aturan yang Perbolehkan Ojek Online Angkut Penumpang Saat PSBB Dicabut
Ojek Online di Harmoni. ©2020 Liputan6.com/Faizal Fanani

OTOSIA.COM - Aturan Ojek Online boleh angkut penumpang saat PSBB diserahkan implementasinya kepada pemerintah daerah. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan telah menyepakati aturan itu dan tetap mempertahankan Permenhub Nomor 18 Tahun 2020.

Anggota Komisi V DPR Irwan mengatakan, seharusnya Permenhub tersebut ditiadakan. Karena bisa menghilangkan materi Peraturan Menteri sebelumnya.

"Jadi ya dicabut aja dan diganti aturan atau surat edaran di bawah peraturan menteri," katanya kepada wartawan, Selasa (14/4).

1 dari 2 Halaman

Dirinya menilai Permenhub tersebut tidak diperlukan. Menurutnya juga, cukup Permenkes untuk mengatur PSBB.

"Peraturan menteri perhubungan tentang pengendalian transportasi cegah penyebaran Covid-19 justru makin membuat mekanisme PSBB oleh pemerintah daerah ini makin rumit. Pembatasan sosial berskala besar cukup diatur oleh satu peraturan menteri yaitu peraturan menteri kesehatan," jelasnya.

Irwan menyarankan, Kemenhub sebaiknya mengeluarkan surat edaran teknis di daerah yang menetapkan PSBB. Dia menilai, Permenhub tersebut justru tidak tegas melakukan PSBB.

"Jikapun kementerian perhubungan mau membantu daerah yang sudah ditetapkan PSBB maka Kemenhub dapat keluarkan surat edaran sesuai dengan materi teknis dari Peraturan Gubernur terkait PSBB di masing-masing daerah termasuk Jabodetabek," kata dia.

2 dari 2 Halaman

Diberitakan, Kementerian Perhubungan menegaskan aturan ojek online (ojol) dibolehkan membawa penumpang tergantung pemerintah daerah diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan menyepakati pengaturan sepeda motor berbasis aplikasi hanya untuk mengangkut barang sesuai Pasal 11 ayat 1c Permenhub Nomor 18 Tahun 2020. Sementara, bunyi pasal 11 ayat 1d yang membolehkan membawa penumpang sesuai protokol kesehatan, kedua kementerian sepakat implementasinya diserahkan kepada pemerintah daerah.

"Disepakati bahwa keputusan implementasinya akan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah setelah melakukan kajian terhadap antara lain kebutuhan ekonomi masyarakat, ketersedian transportasi di daerah tersebut, ketersediaan jaring pengaman sosial, dan lain-lain," ujar Adita dalam keterangannya, Selasa (14/4).

Sebelumnya Kemenhub dan Kemenkes sudah lakukan rapat kordinasi pada Senin (13/4). Aturan yang dikeluarkan terkait PSBB oleh kedua kementerian itu pada prinsipnya sama, yakni cegah penyebaran virus corona.

BERI KOMENTAR