HOME » BERITA » DPR TOLAK MOTOR JADI TRANSPORTASI UMUM, GOJEK ANGKAT BICARA

DPR Tolak Motor Jadi Transportasi Umum, Gojek Angkat Bicara

Rencana pembatasan penggunaan sepeda motor di jalan nasional merembet ke aturan roda dua sebagai alat transportasi. Bagaimana tanggapan operator penyedia ojek online?

Senin, 24 Februari 2020 16:34 Editor : Dini Arining Tyas
DPR Tolak Motor Jadi Transportasi Umum, Gojek Angkat Bicara
Driver ojek online tengah mengantar penumpang (Otosia.com/Nazarudin Ray)

OTOSIA.COM - Usulan DPR untuk membatasi sepeda motor di ruas-ruas jalan nasional menyerempet hingga persoalan larangan roda dua sebagai alat transportasi umum. Usulan pelarangan sepeda motor datang dari Nurhayati Monoarfa yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI.

Penolakan motor sebagai transportasi umum mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait masukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta RUU Revisi Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Sudah pasti pekerjaan ojek online (ojol) akan terancam jika revisi tersebut sudah diketuk palu. Disamping itu lantaran dinilai illegal maka tidak akan ada perlindungan hukum bagi driver maupun penumpangnya. Pasalnya DPR berpendapat ojol sebagai transportasi umum ilegal karena tidak tercantum dalam undang-undang.

1 dari 2 Halaman

Gojek Belum Tentukan Sikap

DPR Tolak Motor Jadi Transportasi Umum, Gojek Angkat BicaraGojek Belum Tentukan Sikap

Ketika dikonfirmasi soal penolak DPR tersebut, Gojek Indonesia menyatakan belum menentukan sikap dan masih mempelajari rencana perubahan UU 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ serta RUU Revisi Nomor 38 Tahun 2204 Tentang Jalan.

"Kami belum bisa berkomentar terkait Rancangan Undang-undang revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun kami akan terus mengamati dan berkoordinasi dengan instansi terkait jika diperlukan," kata Vice President Corporate Communication Gojek, Michael Reza Say melalui pesan ponsel kepada otosia.com, Senin (24/2/2020).

Namun Gojek Indonesia berharap revisi UU Nomor 22 tahun 2009 tidak merugikan pihaknya, terutama pengemudi ojol dan ekosistem terkait. Karena itu Gojek berencana melakukan komunikasi dengan pihak terkait tentang perubahan UU tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan.

"Dapat kami sampaikan, Gojek terus berupaya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dapat memberikan dampak positif kepada mitra driver dan ekosistem Gojek, serta dalam perumusannya telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait sehingga tidak ada pihak yang dirugikan," ungkapnya.

2 dari 2 Halaman

Sebelumnya ramai diberitakan, politisi PPP Nurhayati Monoarfa menyatakan dasar pelarangan motor selain asas keselamatan juga untuk mengurangi kesemerawutan jalan dan kemacetan, sehingga menyelamatkan Rp 830 miliar pertahun dari pemborosan akibat benang kusut kondisi jalan raya ini.

Nurhayati menyebutkan bahwa ide membatasi akses sepeda motor di jalan raya akan diterapkan di kota-kota besar di Indonesia. Lainnya adalah penolakan DPR tehadap motor sebagai angkutan umum di jalan raya.

BERI KOMENTAR