HOME » BERITA » GOJEK DAN GRAB DIKABARKAN BAKAL BERGABUNG, INI FAKTANYA

Gojek dan Grab Dikabarkan Bakal Bergabung, Ini Faktanya

Gojek dan Grab dikabarkan sedang bernegosiasi membicarakan struktur dan valuasi

Sabtu, 05 Desember 2020 09:15 Editor : Ahmad Muzaki
Gojek dan Grab Dikabarkan Bakal Bergabung, Ini Faktanya
Ojek online kembali angkut penumpang. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

OTOSIA.COM - Kabar mengejutkan datang dari ojek online (ojol). Pasalnya Grab Holdings Inc. dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dikabarkan melakukan penggabungan bisnis. Para investor mendorong dua perusahaan ini untuk bergabung, agar mampu membentuk satu perusahaan internet terkuat di Asia Tenggara.

Grab sendiri sampai sekarang hadir di delapan negara dengan nilai valuasi USD 14 miliar. Sedangkan, Gojek bernilai USD 10 miliar dan hadir di Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

1 dari 6 Halaman

Dilansir dari Bloomberg, Kamis (3/12), dua perusahaan teknologi ini telah mempersempit perbedaan pendapat mereka masing-masing. Walaupun beberapa bagian dari perjanjian masih harus dinegosiasikan kembali. Detail akhir sampai saat ini masih dikerjakan antara para petinggi dari masing-masing perusahaan.

Chief Corporate Affairs Gojek Indonesia, Nila Marita, mengatakan tidak dapat menanggapi kabar merger antara Gojek dan Grab yang ramai diperbincangkan itu. "Kami tidak dapat menanggapi rumor yang beredar di pasar. Yang dapat kami sampaikan adalah fundamental bisnis Gojek semakin kuat termasuk di masa pandemi," ujar dia melalui pesan singkat kepada Merdeka.com.

2 dari 6 Halaman

Terkait bergabungnya dua perusahaan ini, diprediksi akan memunculkan permasalahan baru yang datang dari regulator.

Hal ini mengingat Grab dan Gojek merupakan pemain ride hailing terbesar di Asia Tenggara. Dari sisi operasionalnya, kedua perusahaan sama-sama berbisnis di hal yang tak berbeda.

Saat ini, Gojek dan Grab dikabarkan sedang bernegosiasi membicarakan struktur dan valuasi, sekaligus cara mengatasi kekhawatiran terkait isu anti kompetisi. Pembicaraan ini juga bergantung pada berapa lama dampak dari pandemi Corona.

3 dari 6 Halaman

Pemerintah Tolak Aksi Merger Jika Ciptakan Monopoli

Juru Bicara yang juga Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Guntur Syahputra Saragih mengaku hingga saat ini belum bisa memberi keterangan lebih. Sebab, belum ada notifikasi atau pemberitahuan secara resmi terkait rencana merger antara dua decacorn itu.

"Untuk soal merger itukan sesuatu yang belum terjadi, sehingga kita tidak bisa berbicara lebih. Kita juga belum memperoleh notifikasi langsung baik dari pihak Grab ataupun Gojek," ujar dia saat dihubungi Merdeka.com.

4 dari 6 Halaman

Namun, terkait potensi terjadinya tindakan palanggaran monopoli dari merger itu, KPPU akan merujuk bagaimana pengaruhnya terhadap konsentrasi pasar, potensi dampak, serta potensi perilaku yang melanggar UU nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Karena KPPU juga diamanatkan untuk memberantas persaingan usaha secara tidak sehat, misalnya praktik monopoli. Jadi, tentu sesuai aturan perundang-undangan KKPU boleh menolak aktivitas merger jika memenuhi unsur monopoli atau perbuatan yang melawan hukum," tuturnya.

5 dari 6 Halaman

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi, mengatakan saat ini persaingan usaha di industri transportasi online Indonesia tidak tidak hanya diisi oleh Gojek dan Grab. Hal ini menanggapi potensi monopoli di industri transportasi online usai Gojek dikabarkan semakin dekat untuk merger dengan Grab.

"Kontrolnya (monopoli) nanti dari KPPU. Initinya kalau mereka merger masih ada maxim sebagai kompetitor," tegasnya saat dihubungi Merdeka.com.

6 dari 6 Halaman

Namun, dia menambahkan belum mengetahui secara pasti terkait rencana merger antara Grab Holdings Inc. dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek). Pihaknya mengaku tak ingin terlalu mempermasalahkan terkait rencana merger antara dua decacorn tersebut.

"Sampai saat ini belum ada kepastian rencana merger (Grab dan Gojek). Tapi saya rasa tidak terlalu mempermasalahkan," ujar dia.

Pasalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku, Kemenhub hanya bertindak sebagai regulator. Artinya hanya berfokus pada regulasi terkait tata kelola layanan transportasi.

"Saya lebih konsen mengatur bisnis, jadi mereka harus comply (memenuhi) saja di regulasi kita," imbuh dia.

Penulis: Harwanto Bimo Pratomo

Sumber: Merdeka.com

BERI KOMENTAR