HOME » BERITA » INDONESIA TRAFFIC WATCH: TAKSI ONLINE SUMBANG KEMACETAN JAKARTA

Indonesia Traffic Watch: Taksi Online Sumbang Kemacetan Jakarta

Jumlah taksi online dinilai memperkeruh lalu lintas di Jakarta. Hal itu juga ada sumbangsih dari sikap Kementerian Perhubungan yang membiarkan kendaraan pribadi sebagai angkutan umum.

Kamis, 15 Agustus 2019 21:45 Editor : Dini Arining Tyas
Indonesia Traffic Watch: Taksi Online Sumbang Kemacetan Jakarta
ITW sebut taksi online bikin keruh lalu lintas (Liputan6.com)

OTOSIA.COM - Indonesia Traffic Watch (ITW) menyayangkan permintaan Menteri Perhubungan Budi Karya, untuk membebaskan taksi online dari kebijakan ganjil genap (gage). Sebab, ITW menilai keberadaan taksi online turut memperkeruh situasi lalu lintas di Jakarta.

Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan memastikan, kemacetan lalu lintas khususnya di Ibu Kota juga dipicu sikap Kementerian Perhubungan yang membiarkan kendaraan pribadi beroperasi sebagai angkutan umum. Alhasil jumlahnya semakin membludak dan tak terkendali.

Edison mengungkapkan, Permenhub 32 tahun 2016 dan Permenhub 26 tahun 2017 serta Permenhub 108 tahun 2017, tentang angkutan umum dengan kendaran bermotor roda empat berbasis aplikasi tidak signifikan menuntaskan persoalan angkutan umum berbasis online.

"Sebaiknya Menhub baca dan pelajari dulu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Supaya paham apa itu syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh kendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum," ujarnya, seperti dilansir dari Antara.

1 dari 1 Halaman

Kebijakan Melanggar Aturan

Indonesia Traffic Watch: Taksi Online Sumbang Kemacetan JakartaKebijakan Melanggar Aturan

Dia menambahkan, ribuan kendaraan bermotor belum memenuhi syarat sebagai angkutan umum. Tetapi bebas beroperasi hingga berakibat pada beban kapasitas tampung jalan.

"Menhub juga kembali membuat kebijakan yang melanggar aturan. Yaitu lewat kebijakan Permenhub Nomor 12 tahun 2018 tentang keselamatan sepeda motor yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Edison mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018 menolak permohonan judicial riview yang diajukan oleh puluhan pengemudi ojek daring agar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 mengakomodasi sepeda motor sebagai angkutan umum.

"Sebaiknya Menhub menyampaikan data dan informasi yang akurat berapa jumlah angkutan umum berbasis aplikasi yang sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan berlaku," tutupnya.

Sumber: Merdeka.com

BERI KOMENTAR