HOME » BERITA » JAKARTA SEGERA BERLAKUKAN PSBB, GRAB KOMENTARI LARANGAN ANGKUT PENUMPANG

Jakarta Segera Berlakukan PSBB, Grab Komentari Larangan Angkut Penumpang

Grab, sebagai salah satu operator ojek online, segera berkoordinasi menindaklanjuti aturan kebijakan PSBB dari pemerintah

Selasa, 07 April 2020 16:45 Editor : Ahmad Muzaki
Jakarta Segera Berlakukan PSBB, Grab Komentari Larangan Angkut Penumpang
Ojek Online di Jakarta. ©2020 Liputan6.com/Angga Yuniar

OTOSIA.COM - Untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona Covid-19, pemerintah segera restui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Imbasnya ojek online di larang mengangkut penumpang.

Sebab, aturan tersebut bagian dari pedoman dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) pada No 9 Tahun 2020, yang berbunyi "Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang".

Grab, sebagai salah satu operator ojek online, segera berkoordinasi menindaklanjuti aturan kebijakan PSBB dari pemerintah. "Kami berkoordinasi bersama pihak terkait," jelas Tri Sukma Anreianno selaku Head of Public Affairs Grab Indonesia melalui siaran pers pada Senin (6/4).

1 dari 7 Halaman

Menurutnya, saat ini Grab Indonesia terus memantau perkembangan kebijakan PSBB, hingga menyiapkan semua pemangku kepentingan dalam merespon penyebaran virus Covid-19.

Grab, lanjutnya, secara aktif mengimbau semua mitra pengemudi dan pengiriman untuk mengutamakan kesehatan dan untuk mengambil tindakan pencegahan virus corona secara menyeluruh. Seperti mengenakan masker setiap saat, mendisinfeksi kendaraan dan tas pengiriman secara teratur, serta sering mencuci dan membersihkan tangan.

"Bahkan, menjaga jarak aman melalui prosedur contactless delivery bagi mitra pengiriman GrabFood dan GrabExpress," tegas Tri.

2 dari 7 Halaman

Pemerintah Segera Restui DKI Jalankan PSBB

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto disebut menyetujui penerapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta. Surat persetujuan PSBB di DKI akan diteken Terawan pada Senin (6/4) malam.

"Malam ini surat (persetujuan) akan di tandatangani Menkes," kata Sekjen Kemenkes Oscar Primadi dihubungi Liputan6.com, Senin (6/4).

3 dari 7 Halaman

Setelah disetujui Terawan, maka Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan wajib melaksanakan PSBB. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Covid-19.

"Menkes memberikan persetujuan, pelaksanaan dilakukan oleh daerah sesuai PP 21," ujar Oscar.

Seperti diketahui, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah menerbitkan Peraturan menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Permenkes ini diterbitkan dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19).

4 dari 7 Halaman

Apabila daerah ditetapkan PSBB, maka pemerintah akan melakukan peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, moda transportasi, kegiatan khusus terkait pertahanan dan keamanan.

Pengecualian peliburan tempat kerja diberikan bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, serta pelayanan kesehatan.

Perusahaan harus menjaga jumlah minimum karyawan dan tetap menerapkan physical distancing atau menjaga jarak aman sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona.

5 dari 7 Halaman

Bidang Usaha yang Masih Boleh Beroperasi

Adapun bidang usaha yang boleh beroperasi antara lain:

1. Toko-toko yang berhubungan dengan bahan danbarang pangan atau kebutuhan pokok serta barangpenting, yang mencakup makanan, antara lain: beras, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, bawangbombay, gula, minyak goreng, tepung terigu, buah-buahan dan sayuran, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan, susu dan produk susu, dan air minum dalam kemasan.

Kemudian termasuk warung makan/rumahmakan/restoran, serta barang penting yang mencakup benih, bibit ternak, pupuk, pestisida, obat dan vaksin untuk ternak, pakan ternak, gas LPG, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan.

6 dari 7 Halaman

2. Bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM, termasuk vendor pengisian ATM dan vendor IT untuk operasi perbankan, callcenter perbankan dan operasi ATM.

3. Media cetak dan elektronik

4. Telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel. IT dan Layanan yang diaktifkan dengan IT (untuk layanan esensial) sebisa mungkin diupayakan untuk bekerja dari rumah, kecuali untuk mobilitas penyelenggara telekomunikasi,vendor/supplier telekomunikasi/IT, dan penyelenggara infrastruktur data.

5. Pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting termasuk makanan, obat-obatan, peralatan medis.

7 dari 7 Halaman

6. Pompa bensin, LPG, outlet ritel dan penyimpanan Minyak dan Gas Bumi.

7. Pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi

8. Layanan pasar modal sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa Efek Jakarta.

9. Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang

10. Layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (coldstorage).

11. Layanan keamanan pribadi. Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

BERI KOMENTAR