HOME » BERITA » KEBIJAKAN KERINGANAN KREDIT SELAMA COVID-19, OJK IMBAU DEBITUR TETAP BAYAR JIKA MAMPU

Kebijakan Keringanan Kredit Selama Covid-19, OJK Imbau Debitur Tetap Bayar Jika Mampu

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) keluarkan kebijakan relaksasi kredit bagi masyarakat yang terdampak Corona Covid-19

Senin, 06 April 2020 15:30 Editor : Ahmad Muzaki
Kebijakan Keringanan Kredit Selama Covid-19, OJK Imbau Debitur Tetap Bayar Jika Mampu
Ketua OJK Wimboh Santoso. ©2017 merdeka.com/idris

OTOSIA.COM - Untuk mengurangi beban dari dampak virus Corona Covid-19, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) keluarkan kebijakan relaksasi kredit bagi masyarakat yang terdampak. Kelonggaran cicilan kredit ini berlaku selama satu tahun yang diberikan kepada ojol dan pekerja informal.

Melansir dari Merdeka.com, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengimbau kepada seluruh debitur yang memiliki kecukupan untuk membayar cicilan agar tetap melaksanakan kewajibannya. Sebab penangguhan cicilan kredit ini hanya diberikan bagi debitur yang benar-benar terdampak dari sisi keuangan.

"Bagi nasabah yang punya kemampuan bayar kami imbau kepada debitur kalau masih punya ruang untuk nyicil bisa tetep dibayar angsurannya," kata Wimboh dalam video conference di Jakarta, Minggu (5/4).

1 dari 3 Halaman

Ditambahkan juga oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana, dalam PJOK juga diatur kelonggaran dan keleluasaan bagi sektor perbankan untuk mengatur skema pembiayaan debitur yang terdampak.

"Bank dengan POJK 11 mempunyai kelelusaan untuk skema apakah tunda bunga perpanjang waktu silahkan kita serahkan kepada bank. Kondisi masing-masing bank beda. Kita berikan keleluasaan ke bank supaya mereka vit", kata dia.

2 dari 3 Halaman

Berlaku April 2020

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa keringanan pembayaran kredit motor bagi ojek online, supir taksi, nelayan, hingga pelaku UMKM yang terdampak virus corona (Covid-19) mulai berlaku April 2020. Dengan begitu, bank maupun perusahaan leasing harus mengikuti aturan tersebut.

"OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut. Mulai berlaku April ini, bulan April ini," ujar Jokowi saat video conference, Selasa (31/3/2020).

3 dari 3 Halaman

Dia menjelaskan, keringanan cicilan ini ditujukan untuk pekerja informal dan pelaku UMKM yang nilai kreditnya di bawah Rp10 miliar. Pasalnya, mereka mengandalkan pendapatan harian dan terdampak virus corona.

"Telah ditetapkan tidak perlu datang ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WA," jelas Jokowi.

Sebelumnya pemerintah sudah tambahkan anggaran belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk tangani Corona Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun. Rinciannya adalah Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk Social Safety Nevt, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR. Serta Rp150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

BERI KOMENTAR