HOME » BERITA » KELUHKAN SOAL TAGIHAN KREDIT MOTOR, OJOL MINTA PEMBERIAN SANKSI UNTUK LEASING

Keluhkan Soal Tagihan Kredit Motor, Ojol Minta Pemberian Sanksi untuk Leasing

Pemerintah memberika kebijakan terkait kredit kendaraan untuk para pengemudi ojol. Meski begitu, masih ada perusahaan pembiayaan yang tetap menagih cicilan kredit motor.

Senin, 30 Maret 2020 19:15 Editor : Dini Arining Tyas
Keluhkan Soal Tagihan Kredit Motor, Ojol Minta Pemberian Sanksi untuk Leasing
Driver ojol di Jakarta (liputan6.com)

OTOSIA.COM - Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait relaksasi leasing motor untuk pengemudi ojek online selama pandemi virus Corona COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan akan ada pelonggaran ketentuan penghitungan kolektibilitas atau klasifikasi keadaan pembayaran kredit motor (terutama untuk ojek online) selama satu tahun.

Namun rupanya, masih banyak perusahaan pembiayaan atau leasing yang mebul memberikan penangguhan kredit kendaraan bermotor pagi para pengemudi ojek online. Menurut Ketua Presidium Nasional Garda Indonesia, Igun Wicaksono, leasing berdalih belum mendapatkan surat resmi dari pemerintah perihal penangguhan atau keringanan membayar cicilan.

"Menurut perusahaan leasing belum ada aturan tertulis jadi mereka tetap melakukan penagihan," kata Igun kepada Merdeka.com, Sabtu (28/3/2020).

1 dari 3 Halaman

Perusahaan leasing justru memberikan surat edaran yang berisi pemberitahuan akan tetap melakukan penagihan seperti biasanya. Hal ini dianggap berseberangan dengan kebijakan pemerintah yang meminta perusahaan pembiayaan memberikan keringanan kepada pengemudi transportasi online.

"Mereka menerbitkan surat kepada debiturnya," lanjutnya.

Igun mengatakan hampir semua pengemudi online yang tergabung di Garda Indonesia menggunakan motor cicilan. Rata-rata cicilan pengemudi ojek online Rp 1 juta - Rp 2 juta tiap bulan dalam waktu 3 tahun.

"Sebagian besar ojek online motornya kan baru yang pembayarannya pakai fasilitas kredit," kata Igun.

2 dari 3 Halaman

Kirim Surat ke OJK

Igun berencana akan bersurat kepada Kementerian Keuangan dan OJK. Dia ingin pemerintah mengeluarkan aturan tertulis yang bisa dipatuhi oleh perusahaan pembiayaan agar bisa memberikan keringanan kepada para pengemudi transportasi online.

"Agar membuat aturan tertulis yang bisa dipatuhi para perusahaan leasing," kata Igun.

Lebih lanjut, Igun juga berharap adanya sanksi untuk perusahaan leasing yang tak mengindahkan instruksi pemerintah. Dia menilai, pelanggaran itu harus dikenai sanksi, pada sisi administratif misalnya.

"Nah ini kita serahkan kepada mekanisme hukum kalau terjadi seperti itu, namun dengan catatan debitur juga harus segera mengisi formulir restrukturisasi utang," ujarnya kepada Liputan6.com, Senin (30/3/2020).

3 dari 3 Halaman

Dia menambahkan, kewajiban kreditur saat ini adalah menginformasikan kepada debitur untuk segera melakukan pengisian formulir secara online apabila tidak sanggup membayar kredit kendaraannya. Sementara itu, pihaknya pun telah menyiapkan pendampingan hukum bagi debitur reka ojol yang terkendala masalah dengan pihak kredit.

"Kita menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa kita menyiapkan pendampingan hukum, untuk mendampingi apabila terjadi konflik antara pihak kami (debitur, red) dan debt collector," tandasnya.

BERI KOMENTAR