HOME » BERITA » KEMENHUB POTONG BAK TRUK YANG KELEBIHAN MUATAN

Kemenhub Potong Bak Truk yang Kelebihan Muatan

Kemenhub mengambil tindakan tegas dengan melakukan pemotongan bak truk yang kelebihan muatan.

Selasa, 03 Maret 2020 14:15 Editor : Dini Arining Tyas
Kemenhub Potong Bak Truk yang Kelebihan Muatan
Puluhan truk kelebihan muatan ditilang di Bekasi (Merdeka.com)

OTOSIA.COM - Berkali-kali pihak berwenang mengimbau agar kendaraan pengangkut barang tak melebihi kapasitas muatan maksimal. Meski begitu, masih saja ada truk yang over dimension over load atau ODOL.

Maka tak heran jika Kementerian Perhubungan mengambil tindakan tegas. Kemenhub melakukan pemotongan truk ODOL. Menurut Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, hal ini sejalan dengan program kementeriannya untuk memberantas truk kelebihan muatan.

"Harapannya pemotongan ini dapat menjadi pemicu dan contoh bagi truk ODOL lainnya," ujarnya dalam rangkaian Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perhubungan Darat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2020).

Kementerian Perhubungan mulai memberlakukan larangan masuk ke pelabuhan penyeberangan bagi truk ODOL per 1 Maret 2020. Selain memberlakukan aturan tersebut, Kementerian Perhubungan akan mengembalikan bentuk truk sesuai dengan ukuran normalnya.

1 dari 1 Halaman

Dia menjelaskan, truk ODOL membuat negara merugi lantaran jalanan mudah rusak. Mengacu pada data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kerugian yang ditimbulkan mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 43 triliun untuk perbaikan jalan nasional.

Pemotongan truk kelebihan muatan disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Djoko Sasono, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi, dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana B. Pramesti. Hadir pula perwakilan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan pelaku usaha lainnya untuk mendukung kegiatan tersebut.

Adapun isu yang nantinya akan dibahas dalam Rakornis, di antaranya:

a. Konektivitas dan Aksesibilitas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

b. Penertiban ODOL

c. Penyederhanaan Sistem Perizinan di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Omnibus Law)

d. Permasalahan distribusi logistik nasional yang mempengaruhi disparitas harga

e. Pemenuhan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

f. Pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi dan TIK Bidang Perhubungan Darat

g. Peningkatan tata kelola (debirokratisasi dan deregulasi) Ditjen Perhubungan Darat

h. Peningkatan pelayanan dan keselamatan transportasi darat.

Sumber: Merdeka.com

 

BERI KOMENTAR