HOME » BERITA » KNALPOT PURBALINGGA SUDAH DIHAJAR 3 MASALAH, TAMBAH LAGI RAZIA

Knalpot Purbalingga Sudah Dihajar 3 Masalah, Tambah Lagi Razia

Sebelum ramai razia knalpot brong oleh pihak Kepolisian, para pengrajin knalpot asal Purbalingga sudah menghadapi 3 masalah, termasuk dampak pandemi.

Sabtu, 27 Maret 2021 13:15 Editor : Nazarudin Ray
Knalpot Purbalingga Sudah Dihajar 3 Masalah, Tambah Lagi Razia
Knalpot motor buatan Purbalingga (Red Mufflers)

OTOSIA.COM - Razia knalpot racing tengah marak dilakukan. Banyak pengguna sepeda motor dengan knalpot yang sudah diubah dengan model non-standar menjadi tipe racing kemudian diberi sanksi, termasuk di jalan.

Alih-alih, razia ini membuat pasar knalpot racing meringkuk. Para pengguna disinyalir untuk sementara tutup niat dulu untuk belanja knalpot racing. Di sisi lain, efeknya berpengaruh ke perajin knalpot Purbalingga.

"Itu beban baru buat produsen knalpot. Kita bicara kondisi knalpot hari ini, ada tiga permasalahan," ujar Agus Adiatmaja, Penasihat Paguyuban Apik Bangga (Asosiasi Pengrajin Knalpot Purbalingga) sekaligus seorang pengusaha knalpot.

1 dari 3 Halaman

Problem pertama, menurut Agus, adalah pandemi yang efeknya ke mana-mana. Tidak cuma produsen knalpot, pandemi saat ini memukul sejumlah lini perekonomian.

"Kedua, ada kenaikan bahan baku, semua bahan logam naik hampir 30 persen. Lalu ketiga, banting harga jadi ada persaingan harga murah," kata dia.

2 dari 3 Halaman

Kualitas pengelasan knalpot Purbalingga tidak kalah (Red Mufflers)

Yang keempat adalah tambahan baru berupa razia. Problem ini sendiri menurut Agus berefek tidak hanya di Purbalingga.

"Bandung, Jakarta, Yogya, Sidoarjo, terutama motor. Karena itu yang kena razia motor," tambah Agus.

3 dari 3 Halaman

Aturan mengenai kebisingan knalpot sendiri antara lain mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/menlhk/setjen/kum.1/10/2019 tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang sedang Diproduksi Kategori M, Kategori N, dan Kategori L.

Bagi Agus, aturan bagaimanapun silakan ditegakkan. Namun, tentu akan lebih bijak jika aturan itu mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

"Kalau aturan mau ditegakkan monggo. Saya bukan memohon batalkan aturan, tapi ditunda sampai ekonomi membaik. Karena kondisi saat ini saja untung masih bisa hidup," kata Agus.

BERI KOMENTAR