HOME » BERITA » LALU LINTAS JABODETABEK MAKIN RUWET, TERNYATA INI ALASANNYA

Lalu Lintas Jabodetabek Makin Ruwet, Ternyata Ini Alasannya

Selasa, 05 Maret 2019 18:15 Editor : Dini Arining Tyas
Kemacetan yang terjadi di jalan Jenderal Gatot Subroto (Liputan6.com/Yoppy Renato)

OTOSIA.COM - Carut-marut lalu lintas Ibu Kota seolah tak ada solusinya. Meskipun banyak upaya ditempuh, kemacetan tak terselesaikan.

Bahkan daerah penyangganya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi juga tak kalah carut-marut. Menangani hal ini, pemerintah berencana membuat Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek.

Badan itu sejatinya harus menjadi lembaga yang mengurusi kebijakan transportasi dan tidak boleh dikuasai atau diduduki lebih banyak oleh pemerintah pusat atau daerah.

Pengamat Kebijakan Publik, Riant Nugraha menjelaskan, memang harus ada institusi yang menjadi sumber kebijakan transportasi di Jabodetabek. Artinya, kebijakan yang dibuat harus dikonsultasikan kepada badan baru tersebut, untuk bisa dijalani atau tidak.

"kebijakan yang dibuat saat ini, mungkin dipikirkan tapi tidak sungguh-sungguh, hanya justifikasi proyek dan sebagainya. Sehingga, kebijakan transportasi di jakarta dan sekitarnya tidak prima," jelas Riant saat Focus Group Discussion wacana pembentukan Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek, di Jakarta Pusat, seperti dikutip dari Liputan6.com.

Riant melanjutkan, badan ini nantinya harus diduduki oleh sebagian orang pemerintah pusat atau daerah, kemudian juga mengajak tenaga ahli lainnya, dan juga stakeholder. Jadi, saat pengambilan keputusan, pemerintah tidak mendominasi, jika kebijakan yang direncanakan memang tidak sesuai dan tidak pantas untuk dijalankan.

"Kalau otoritas tidak menyetujui, tidak boleh dieksekusi (kebijakannya," tegasnya.

Sementara itu, jika berbicara permasalahan transportasi yang terjadi di Jabodetabek, adalah kebijakan yang tidak pernah mengarah kepada perbaikan tata transportasi kota.

"Conthnya, kebijakan pembangunan kita hanya berpusat ke Jakarta dan seterusnya. Masuknya ke Jakarta, seperti jalan tol layang itumenyebabkan kendaraan ke Jakarta berapa banyak. Tata ruang di Jakarta dan di luar Jakarta, tidak pernah diatur pergerakan orang sehingga tidak saling merusak, misalkan kawasan perumahan, sekolahan, perkantoran, perbelanjaan, itu harus dibuat zonasi," tambahnya.

Selainitu, pajak kendaraan yang besar juga menjadi masalah tersendiri.

"Dengan runutan pajak hingga 60 persen, pasti berpengaruh terhadap pendapatan anggaran daerah (PAD). Tidak ada Pemda yang tidak suka macet, makin banyak mobil amkin banyak PAD, begitu juga dngan komisi ke kepala daerah," pungkasnya.

Sumber: Liputan6.com

(kpl/tys)

BERI KOMENTAR