HOME » BERITA » LARANGAN MUDIK 2021, PEMKOT JAKSEL ANTISIPASI TERMINAL BAYANGAN

Larangan Mudik 2021, Pemkot Jaksel Antisipasi Terminal Bayangan

Pemerintah melarang semua moda transportasi baik darat, udara, maupun laut berhenti beroperasi mulai 6 Mei 2021. Meski begitu, Pemkot Jakarta Selatan tetap mengantisipasi munculnya terminal bayangan.

Sabtu, 24 April 2021 19:15 Editor : Dini Arining Tyas
Larangan Mudik 2021, Pemkot Jaksel Antisipasi Terminal Bayangan
Terminal Blok M (Ilustrasi/Merdeka.com)

OTOSIA.COM - Larangan mudik Lebaran 2021 berlaku pada 6-17 Mei 2021. Terkait aturan ini, Pemerintah Kota Jakarta Selatan mengantisipasi munculnya terminal bayangan.

"Saya sudah minta Kasudin Perhubungan agar dimonitor kemungkinan terminal bayangan," kata Pelaksana Tugas Wali Kota Jakarta Selatan, Isnawa Adji, dilansir Antara, Jumat (23/4/2021).

Meski begitu, dia menyakini akan sulit muncul terminal bayangan karena pemerintah sudah melarang seluruh moda transportasi beroperasi termasuk angkutan darat pada periode 6-17 Mei 2021.

1 dari 3 Halaman

Kepolisian termasuk Polda Jawa Barat dan Jawa Tengah juga akan melakukan penyekatan untuk menghalau pemudik sehingga penyebaran COVID-19 bisa dicegah. Ia pun mengimbau pengusaha transportasi untuk memaklumi keputusan pemerintah melarang mudik.

"Kami tidak menginginkan lonjakan sangat tinggi setelah Lebaran karena pekerjaan kita jadi sia-sia, kasus demikian landai, malah terjadi lonjakan pasca-Lebaran, sangat dikhawatirkan," kata Isnawa.

2 dari 3 Halaman

Larangan Mudik

Sebelumnya, pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 melakukan pengetatan mobilitas Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) terkait larangan mudik guna menekan penyebaran virus corona penyebab COVID-19. Larangan mudik berlaku selama 6-17 Mei 2021.

Pengetatan mobilitas tersebut tertuang dalam Addendum Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) selama Ramadan 2021.

Addendum itu mengatur pengetatan PPDN selama H-14 peniadaan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei-24 Mei 2021).

3 dari 3 Halaman

Terkait aturan itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan aturan terbaru itu hanya menekankan masa berlaku hasil negatif melalui tes PCR dan tes cepat dalam 1x24 jam yang berlaku bagi penumpang perjalanan darat, laut dan udara.

Ia juga mengatakan surat izin keluar masuk (SIKM) Jakarta akan diberlakukan saat pelarangan mudik pada 6-17 Mei 2021.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menerapkan SIKM pada pengetatan mudik pada 22 April-5 Mei 2021 dan 18-24 Mei 2021 tersebut.

"Tidak ada SIKM, hanya pengetatan, bahwa yang bersangkutan (masa berlaku) rapid antigen sebelumnya tiga hari menjadi satu hari," ujar Syafrin.

Reporter: Rita Ayuningtyas

Sumber: Liputan6.com

BERI KOMENTAR