HOME » BERITA » MENTERI KEUNGAN SRI MULYANI TOLAK PENGAJUAN PAJAK NOL PERSEN UNTUK MOBIL BARU

Menteri Keungan Sri Mulyani Tolak Pengajuan Pajak Nol Persen untuk Mobil Baru

Rencana pajak nol persen untuk mobil baru ditolak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia mengatakan tak ingin memberikan insentif hanya untuk satu sisi yang spesifik.

Senin, 19 Oktober 2020 14:45 Editor : Dini Arining Tyas
Menteri Keungan Sri Mulyani Tolak Pengajuan Pajak Nol Persen untuk Mobil Baru
Lalu lintas DKI Jakarta (Liputan6.com)

OTOSIA.COM - Rencana pemberlakuan pajak nol persen atau pemangkasan pajak kendaraan bermotor (PKB), rasanya bisa menjadi angin segar, baik bagi produsen maupun konsumen. Tapi sayangnya, usulan pajak nol persen dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) atas permintaan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) ditolak oleh Kementerian Keuangan.

Dilansir dari Liputan6.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pihaknya tidak memeprtimbangkan untuk memberikan pajak mobil baru sebesar nol peren untuk saat ini , seperti yang disampaikan oleh industri manapun dari Kemenperin.

"Kita akan coba memberikan dukungan-dukungan untuk sektor industri secara keseluruhan, melalui insentif yang kita sudah berikan," jelas Sri Mulyani melalui konferensi pers secara virtual terkait Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Senin (19/3/2020).

1 dari 2 Halaman

Sri Mulyani melanjutkan, dia tak ingin memberikan insentif hanya di satu sisi secara spesifik. Pasalnya, evaluasi terhadap insentif-insentif yang telah diberikan, akan terus dilakukan secara lengkap.

"Jangan sampai kita berikan insentif di satu sisi, yang kemudian memberikan dampak negatif di kegiatan ekonomi yang lain," tukasnya.

 

2 dari 2 Halaman

Stimulus Penjualan Mobil

Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 membuat beberapa pabrik otomotif tutup dan melakukan konversi pada produk lain seperti masker dan ventilator.

Hal ini dikarenakan disrupsi global supply chain, dan melemahnya permintaan. "Untuk sektor produsennya, kami memberikan IOMKI dan berbagai stimulus pajak usaha, sedangkan untuk demand kami usulkan keringanan pajak PPnBM yang bersifat mendesak kepada Kementerian Keuangan," tuturnya.

Kemenperin telah mengajukan relaksasi sejumlah pajak untuk mendukung keringanan pembelian kendaraan, antara lain pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil baru sebesar nol persen, PPN, serta pajak daerah yang mencakup bea balik nama (BBN), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak progresif.

"Relaksasi pajak ini paling tidak memberikan upaya baru membuka demand yang selanjutnya dapat meningkatkan utilisasi industri," ujarnya.

Penulis: Arief Aszhari

Sumber: Liputan6.com

BERI KOMENTAR