HOME » BERITA » MUDIK RESMI DILARANG, POLISI AKAN PERKETAT AKSES KELUAR MASUK DAERAH

Mudik Resmi Dilarang, Polisi Akan Perketat Akses Keluar Masuk Daerah

Polisi berencana melakukan penyekatan di jalur keluar masuk daerah baik di jalan tol maupun jalan arteri.

Selasa, 21 April 2020 18:45 Editor : Dini Arining Tyas
Mudik Resmi Dilarang, Polisi Akan Perketat Akses Keluar Masuk Daerah
PSBB di Tangerang Selatan (Merdeka.com)

OTOSIA.COM - Tradisi mudik tahun ini resmi dilarang oleh Pemerintah untuk memutus rantai penularan virus Corona (COVID-19). Kebijakan larangan mudik ditengah pandemi COVID-19 ini akan mulai diterapkan pada 24 April 2020.

Semua pihak kini tengah bersiap untuk bekerja sama untuk menerapkan kebijakan tersebut. Polisi pun akan melakukan penyekatan akses keluar masuk di setiap daerah.

"Kalau memang itu sudah larangan, kita harus melaksanakan dan mengamankan sesuai perintah Presiden. Kita yang di lapangan akan melakukan penyekatan terhadap kendaraan-kendaraan yang akan keluar Jakarta," terang Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Benyamin, Selasa (21/4/2020) dikutip dari Merdeka.com.

1 dari 2 Halaman

Penyekatan ini akan dilakukan untuk kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor, dan transportasi umum. Sementara kendaraan pengangkut sembako, bahan bakar, dan sejenisnya menjadi pengecualian.

"Itu tidak kita larang biar tetap berjalan ekonomi ini," tambahnya.

Lebih lanjut, teknis pelaksanaan penyekatan ini masih harus dikoordinasikan di tingkat kementerian. "Payung hukumnya itu paling bisa kita pakai Undang-Undang Kesehatan itu. Tapi masih dibahas di tingkat Kementerian," jelasnya.

Rencananya, penyekatan jala akan dilakukan baik di jalan tol maupun arteri. Petugas akan siaga di tiap titik yang telah ditentukan untuk menangani masyarakat yang nekat pulang kampung meski sudah diminta tidak mudik.

"Di jalan nasional juga ada, arteri juga ada. Tiap Kabupaten. Kalau jalan tol ada titik-titik tertentu, tapi kalau di luar jalan tol itu nanti di tiap Kabipaten ada itu sekat-sekatnya," paparnya.

2 dari 2 Halaman

Jika Terpaksa Mudik

Menurut Benyamin, jika larangan ini sudah resmi diterapkan namun ada warga yang harus mudik lantaran keperluan mendesak, maka keputusan perizinan menjadi tanggung jawab Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

"Karena kemarin sebelumnya kita rapat juga, kalau memang ada yang mendesak-mendesak benar orang akan pulang kampung dari Jakarta, dia harus ada izin dari Satgas Penanganan Covid Pusat yang BNPB itu. Harus ada izin dari itu, kalau ada izin dari itu nanti bisa kita lewatkan," jelasnya.

Aturan izin juga dikecualikan bagi pengendara yang kehabisan bahan bakar, sementara tidak dapat mengisi di tengah jalan. Maka petugas akan membuka sekat dengan sejumlah pertimbangan solusi.

"Jadi banyak sekali nanti aturan-aturan yang masih dalam penggarapan, masih dalam pembahasan, supaya masyarakat ini tetap di rumah saja. Memang pemerintah memutuskan ini bukan untuk masyarakat susah, menghilangkan kebiasaan mudik, tapi untuk menyelamatkan masyarakat," ucap Benyamin.

BERI KOMENTAR