HOME » BERITA » NEKAT MUDIK, MASYARAKAT WAJIB ISOLASI MANDIRI SELAMA 5 HARI

Nekat Mudik, Masyarakat Wajib Isolasi Mandiri Selama 5 Hari

Masyarakat yang masih nekat mudik pada periode larangan mudik Lebaran 2021 wajib melakukan isolasi mandiri di lokasi tujuan. Isolasi mandiri dilakukan di fasilitas milik Satgas COVID-19 Pemerintah Daerah.

Jum'at, 09 April 2021 16:15 Editor : Dini Arining Tyas
Nekat Mudik, Masyarakat Wajib Isolasi Mandiri Selama 5 Hari
Ilustrasi arus mudik (Liputan6.com)

OTOSIA.COM - Larangan mudik Lebaran 2021 diterapkan untuk semakin menekan penularan COVID-19. Periode larangan mudik Lebaran 2021 itu berlaku pada 6-17 Mei 2021.

Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan, masyarakat yang tetap bepergian selama periode larangan mudik wajib melakukan karantina mandiri. Isolasi mandiri ini dilakukan setibanya mereka di lokasi tujuan.

"Masyakarat mendapat izin perjalanan wajib melakukan karantina mandiri 5 x 24 jam setibanya di tempat tujuan sebelum melakukan aktivitas," kata Wiku saat jumpa pers daring, Kamis (8/4/2021).

1 dari 2 Halaman

Dilakukan di Fasilitas Satgas COVID-19 Daerah

Wiku menjelaskan, karantina mandiri dapat dilakukan dengan fasilitas yang sudah disediakan Satgas COVID-19 di masing-masing pemerintah daerah. Selain itu, karantina juga dapat dibolehkan dengan menggunakan fasilitas hotel yang memberlakukan protokol kesehatan yang ketat.

"Karantina dilakukan di fasilitas yang disediakan Pemda dan hotel yang berprokes ketat dengan biaya mandiri," jelas dia.

Seperti diketahui, melalui Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 bernomer 13 tahun 2021, Satgas Covid-19 melarang masyarakat untuk melakukan mudik. Kendati hak itu dikecualikan kepada beberapa pihak yang memang membutuhkan perjalanan dinas antar wilayah dengan membawa prosedur izin yang ketat.

"Mereka harus mendapat surat izin instansi pekerjaan, khusus ASN, pegawai BUMN, BUMD, TNI-Polri dengan izin dari atasan setingkat eselon dua dengan tandatangan basah atau elektronik yang dibubuhkan," terang Wiku.

2 dari 2 Halaman

"Pekerja sektor informal perlu meminta izin pihak desa kelurahan di domisili masing-masing, dengan masa berlaku surat secara perseorangan untuk 1 kali perjalanan pergi/pulang. Berlaku untuk masyarakat 17 tahun ke atas," lanjut Wiku.

Wiku mewanti aturan yang telah dikeluarkan Satgas Nasional Covid-19 ini bukan sekedar pelarangan. Menurut dia, penindakan tegas di lapangan akan dilakukan apabila masyarakat terkait tidak patuh dengan aturan yang sudah diberlakukan.

"Apabila tidak memenuhi syarat ini maka surat pergi berpergian tidak diterbitkan, kemudian bila ditemui pelaku perjalanan yang tidak memenuhi persyaratan di antaranya dengan tujuan mudik wisata antar wilayah maka petugas berhak menghentikan dan yang bersangkutan harus kembali ke tempat asal perjalanan," katanya.

Reporter: Muhammad Radityo

Sumber: Liputan6.com

BERI KOMENTAR