HOME » BERITA » OJOL DIIZINKAN BEROPERASI TAPI PERKANTORAN DITUTUP SAAT PSBB KETAT, BEGINI ALASAN ANIES

Ojol Diizinkan Beroperasi Tapi Perkantoran Ditutup Saat PSBB Ketat, Begini Alasan Anies

Anies Baswedan perbolehkan ojol beroperasi, namun perkantoran harus tutup

Rabu, 16 September 2020 19:45 Editor : Ahmad Muzaki
Ojol Diizinkan Beroperasi Tapi Perkantoran Ditutup Saat PSBB Ketat, Begini Alasan Anies
Anies Baswedan (YouTube/ BNPB Indonesia)

OTOSIA.COM - DKI Jakarta kini menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat mulai Senin (14/9) lalu. Namun driver ojek online (ojol) tetap diperbolehkan beroperasi. Berbeda kondisi dengan perkantoran. Sebab karyawan dilarang masuk atau kantor harus tutup.

Lantas apa alasan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait kebijakan itu?

Melansir Liputan6.com, Anies menyebut, persentase ojol yang terpapar positif Covid-19 terbilang rendah dibandingkan dengan kasus klaster perkantoran.

"Ojek online salah satu jumlah kasus terkecil di Jakarta. Kalau angka mereka di Wisma Atlet pengemudi ojek cuma 0,7 persen. Sementara, karyawan 46 persen," ucapnya dalam wawancara daring yang diunggah pada Rabu (16/9/2020).

1 dari 4 Halaman

Anies menyatakan, pemberian izin salah satu profesi bukan hasil lobi-lobi politik. Ia memastikan DKI mengambil keputusan berdasarkan data.

"Ini bukan kompromi politik, ini berdasar data," ungkap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

"Kami tidak menambah nama data. Kami tidak mengurang data. Kami tidak sampaikan data untuk menyenangkan. Kami tidak menyampaikan untuk menakuti. Kami sampaikan apa adanya," jelas Anies.

2 dari 4 Halaman

Selain itu, Anies juga mengungkap ada berbagai pihak yang tidak menginginkan adanya pengetatan PSBB pada 14 September lalu.

"Ada berbagai kalangan yang tidak menginginkan adanya pengetatan (PSBB). Yang menginginkan (PSBB) transisi jalan terus, tapi pengawasannya ditingkatkan," kata dia.

3 dari 4 Halaman

Mengapa Perkantoran Harus Ditutup?

Dia pun menjelaskan bahwa perkantoran di Jakarta harus ditutup karena menimbulkan banyak klaster.

"Nah, saya sampaikan bahwa klaster terbesar adalah klaster perkantoran, dan perkantoran puluhan ribu jumlahnya di Jakarta," kata Gubernur DKI Jakarta ini.

4 dari 4 Halaman

Dengan jumlah kantor yang sangat banyak, ucap Anies, pemerintah menurutnya tidak bisa memberikan pengawasan satu persatu.

"Kemampuan negara untuk mengawasi tiap lokasi (kantor) seperti itu hampir tidak mungkin. Kita pakai masker di jalan, di tempat dan transportasi umum, tapi sampai kantor masker dilepas," ujarnya.

?Maka intervensi pertama yang harus dilakukan adalah perkantoran," tambahnya.

BERI KOMENTAR