HOME » BERITA » PAJAK MOBIL DIDISKON TAPI SEMBAKO KENA PPN, KEMENKEU: BUKAN SOAL KAYA DAN MISKIN

Pajak Mobil Didiskon tapi Sembako kena PPN, Kemenkeu: Bukan Soal Kaya dan Miskin

Soal penerapan pajak menjadi perbincangan publik. Terlebih setelah keputusan pemerintah yang memeperpanjang masa diskon pajak mobil baru 100% hingga Agustus 2021.

Selasa, 15 Juni 2021 14:15 Editor : Dini Arining Tyas
Pajak Mobil Didiskon tapi Sembako kena PPN, Kemenkeu: Bukan Soal Kaya dan Miskin
Pameran otomotif (Otosia.com)

OTOSIA.COM - Persoalan barang yang dikenai pajak sedang menjadi sorotan di Indonesia. Termasuk rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako.

Rencana itu semakin disorot, setelah pemerintah justru memutuskan perpanjangan relaksasi Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPnBM). Diskon pajak 100% mobil baru yang sedianya berakhir pada Mei 2021 lalu, kini diperpanjang hingga Agustus 2021.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Neilmaldrin Noor menegaskan, kedua hal tersebut tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Kebijakan pemerintah ini bukan persoalan kaya dan miskin.

1 dari 2 Halaman

Neilmaldrin menjelaskan bahwa PPnBM merupakan bentuk dukungan pemerintah agar sektor otomotif tidak kolaps, sehingga ujungnya akan berdampak pada masyarakat yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kalau ini dibiarkan kolaps, ini juga akan kembali ke masyarakat luas dan pengusaha itu sendiri juga. Jadi sama sekali bukan masalah kaya miskin, atau bukan kelas atas bawah. Yang diberikan ini adalah fokus pemulihan ekonomi yang kita perhitungkan secara hati-hati," jelas Neilmaldrin dalam media briefing pada Senin (14/6/2021).

Dia mengatakan, berdasarkan data yang ada diketahui bahwa masyarakat golongan tertentu di pandemi Covid-19 ini tidak membelanjakan uangnya. Mereka memilih menyimpan atau menahan pengeluarannya, yang kemudian akan berdampak pada produsen sektor-sektor tertentu seperti otomotif dan properti.

2 dari 2 Halaman

Jika dibiarkan terus seperti itu, maka penjualan menurun dan menyebabkan pengusaha kolaps. Hingga akhirnya PHK tidak bisa dihindari.

"Sudah pasti ini akan berdampak pada masyarakat umum, yang notabene middle income yang menjadi karyawan. Berapa orang yang selama ini menopang industri otomotif dan industri-industri penunjangnya, begitu juga dengan industri properti. Di sana banyak rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang bekerja di sektor-sektor penunjang tersebut," tuturnya.

Oleh sebab itu, dia berharap diskon PPnBM untuk tidak dibanding-bandingkan dengan rencana pemerintah mengenakan PPN untuk sembako.

"Fasilitas diberikan kepada orang kaya, yang beli mobil orang kaya direpresentasikan seperti itu. Kemudian diadu lagi dengan PPN sembako mau dikenakan ke rakyat kecil. Ini jangan dilihat siapa yang beli, tapi di sini pertimbangannya diberikan itu kenapa?," ungkapnya.

Reporter: Andina Librianty

Sumber: Liputan6.com

BERI KOMENTAR