HOME » BERITA » PANDEMI COVID-19: KEMENHUB SIAPKAN ATURAN LARANGAN MUDIK 2020

Pandemi COVID-19: Kemenhub Siapkan Aturan Larangan Mudik 2020

Mudik di tengah pandemi virus Corona (COVID-19) dinilai berbahaya karena bisa menularkan atau membawa virus Corona (COVID-19) ke daerah asal.

Senin, 20 April 2020 21:45 Editor : Dini Arining Tyas
Pandemi COVID-19: Kemenhub Siapkan Aturan Larangan Mudik 2020
Mudik 2020 berpotensi dilarang (Ilustrasi/Liputan6.com)

OTOSIA.COM - Sinyal larangan mudik 2020 semakin kuat. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membahas larangan mudik dalam rapat bersama Plt Menteri Perhubungan, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Untuk mudik kita mau ada rapat lagi dengan Pak Menko Maritim. Jadi kemarin kita diskusi dengan yang lain itu kayaknya semakin kuat pesan yang kita bangun bahwa kita akan ada pelarangan mudik rencananya," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi dilansir Merdeka.com dari Antara, Senin (20/4/2020).

Namun, Budi mengatakan keputusan pelarangan mudik atau tidak tersebut kembali pada keputusan pemerintah. "Tapi tergantung nanti ini, kita kan hanya diskusi di bawah eselon 1 mungkin kita akan larang mudik sama sekali," ujar Budi.

1 dari 3 Halaman

Apabila mudik sudah resmi dilarang, kata Budi, Kemenhub akan menyiapkan payung hukum berupa peraturan menteri (PM). "Kita buat regulasinya. Perencanaan PM-nya sudah siap kita. Sudah di biro hukum," terang dia.

Budi menjelaskan wacana pelarangan mudik semakin kuat karena permintaan kepala daerah dan meningkatnya kesadaran masyarakat. Bahkan di tingkat RT dan RW yang membuat gugus tugas sendiri. Gugus tugas tersebut berfungsi untuk mengawasi jika ada pendatang, maka harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari.

"Jadi, daripada seperti itu, lebih baik masyarakat urungkan saja. Kepala Desa, juga hasil dari Kemendes juga menolak untuk mudik, terutama pandemi di Jakarta," tambah Budi.

 

2 dari 3 Halaman

Dia juga mengindentifikasi ada sejumlah orang yang mudik karena tradisi. Namun ada pula yang pulang kampung karena tidak memiliki pekerjaan lagi di Jabodetabek.

Budi menjelaskan, pergerakan mudik karena tradisi ini belum terjadi karena biasanya dilakukan pada H-7 dan lama tinggal di kampung halaman tidak sampai dua minggu.

Apabila mudik resmi dilarang dan aturan berlaku, maka seluruh angkutan umum diminta setop beroperasi. Termasuk juga ada pelarangan dengan kendaraan pribadi dan yang melanggar akan dikenakan sanksi. Termasuk juga akan ada penutupan jalan tol untuk menghambat pergerakan.

3 dari 3 Halaman

"Kalau sudah muncul larangan berarti skenario kita melarang seluruh angkutan umum, melarang kendaraan pribadi, melarang sepeda motor yang mudik. Saat ini kan belum dilarang. Maka, pesannya supaya tidak mudik. jadi, dipersulit itu mudik," ungkapnya.

Budi mengatakan kepastian mengenai kebijakan mudik Lebaran 2020 akan diputuskan dalam dua minggu ini. "Mungkin mudah-mudahan-an minggu ini. Saya harapannya sebagai regulator minggu ini sudah ada kepastian," tandas Budi.

BERI KOMENTAR