HOME » BERITA » PEMBATASAN MOTOR, PENGAMAT OTOMOTIF: JANGAN CUMA LARANG, HARUS ADA ALTERNATIF

Pembatasan Motor, Pengamat Otomotif: Jangan Cuma Larang, Harus Ada Alternatif

Wacana tentang pembatasan sepeda motor menuai pro dan kontra. Usulan yang diajukan Komisi V DPR RI ini juga mendapatkan tanggapan dari pengamat otomotif.

Senin, 24 Februari 2020 19:45 Editor : Dini Arining Tyas
Pembatasan Motor, Pengamat Otomotif: Jangan Cuma Larang, Harus Ada Alternatif
Wacana pembatasan sepeda motor tuai pro dan kontra (Otosia.com/Nazarudin Ray)

OTOSIA.COM - Usulan pembatasan sepeda motor melintas di ruas-ruas jalan nasional oleh DPR menimbulkan pro dan kontra. Wacana pelarangan sepeda motor datang dari Nurhayati Monoarfa yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI.

Usulan tentang pembatasan motor itu muncul dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh DPR. DPR beralasan pelarangan motor didasari selain asas keselamatan juga untuk mengurangi kesemerawutan jalan dan kemacetan, sehingga menyelamatkan Rp 830 miliar pertahun dari pemborosan akibat benang kusut kondisi jalan raya ini.

Wacana tersebut mendapat tanggapan dari pengamat otomotif Bebin Juana. Menurut dia usulan tersebut akan sulit diterapkan karena banyak faktor yang saling terkait. "Apakah usulan ini bisa menjadi kenyataan? Tidak semudah itu," katanya.

1 dari 2 Halaman

Pembatasan Motor, Pengamat Otomotif: Jangan Cuma Larang, Harus Ada Alternatif

Bebin Juana mengakui, populasi sepeda motor sangat besar di Indonesia, sehingga juga berbanding dengan tingkat polusi dan kepadatan jalan. Hal ini terjadi lantaran sepeda motor sudah menjadi kebutuhan, disamping juga harganya yang murah. Sementara di satu sisi pemerintah belum bisa menyediakan transportasi massal yang aman, nyaman, dan tepat waktu.

"Memang benar jalan-jalan di negara kita dipenuhi motor lengkap dengan polusinya. Hal itu terjadi karena kebutuhan rakyat, seperti kebutuhan sandang dan pangan. Jika tidak ada motor, rakyat kecil punya pilihan transportasi yang lain? Harga motor masih dirasakan terjangkau karena dukungan lembaga keuangan. Sementara transportasi publik belum memadai, belum bisa memenuhi kebutuhan," katanya.

Menurut Bebin jika kemacetan yang menjadi alasan, pemerintah perlu cepat membenahi angkutan publik. Dia mencontohkan, seperti masyarakat di kota besar yang bisa memakai transportasi publik. Jika terpaksa baru memakai kendaraan pribadi.

Lantas dicontohkan, di kota besar masyarakat menikmati transportasi publik, jika perlu baru memakai kendaraan pribadi.

"Kebutuhan alat transportasi itu nyata. Ketika ruang gerak dibatasi, masyarakat punya pilihan?" tukasnya.

2 dari 2 Halaman

Diakui, selain motor, mobil pribadi juga menjadi salah satu penyebab terbesar kemacetan jalan. Hanya saja, jika dilihat dari pemakaian di jalan, sepeda motor yang terbesar.

"Apakah benar mobil penyebab kemacetan terbesar? Berapa perbandingan jumlah mobil dan motor yang beredar di jalan. Jumlah motor memang sudah terlanjur besar, tapi hal tersebut terjadi karena kebutuhan masyarakat," paparnya.

Menurutnya wacana pembatasan motor tersebut tidak cukup didiskusikan di kalangan DPR dan pakar terkait, namun melibatkan stakeholder yang lain, termasuk juga produsen sepeda motor.

"Diskusi tidak cukup hanya dengan pihak produsen (sepeda motor), tapi semua pihak terkait," imbuhnya.

Sebelumnya ramai diberitakan, politisi PPP Nurhayati Monoarfa menyatakan bahwa usulan membatasi ruang gerak sepeda motor di jalan raya akan diterapkan di kota-kota besar di Indonesia. Lainnya adalah penolakan DPR tehadap motor sebagai angkutan umum di jalan raya.

BERI KOMENTAR