HOME » BERITA » PEMERINTAH BEBASKAN BBN-KB DAN DISKON PAJAK KENDARAAN LISTRIK

Pemerintah Bebaskan BBN-KB dan Diskon Pajak Kendaraan Listrik

untuk mempercepat pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia, pemerintah akan memberi kemudahan bagi penggunanya.

Sabtu, 14 Desember 2019 08:15 Editor : Cornelius Candra
Pemerintah Bebaskan BBN-KB dan Diskon Pajak Kendaraan Listrik
Mobil listrik (Otosia.com/ Cornelius Candra)

OTOSIA.COM - Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam rangka percepatan kendaraan listrik di Indonesia adalah memberikan insentif untuk para penggunanya. Tidak hanya dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga telah memberikan insentif bagi pengguna kendaraan emisi rendah tersebut.

Dijelaskan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pihaknya di Pemprov DKI Jakarta bakal mendorong lebih banyak lagi kendaraan bermotor dengan berbasis listrik. Caranya, dengan memberikan berbagai insentif yang diharapkan mampu membuat masyarakat beralih, dari menggunakan kendaraan konvensional ke listrik atau sejenisnya.

"Bagian kami, adalah dengan menyediakan insentifnya. karena itu, saya sampaikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) mulai tahun depan nol persen (kendaraan listrik). Kemudian, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diskon 50 persen," jelas Anies saat ditemui di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (12/12) malam.

1 dari 1 Halaman

Rencana Parkir Gratis

Pemerintah Bebaskan BBN-KB dan Diskon Pajak Kendaraan ListrikRencana Parkir Gratis

Lanjut Anies, dengan insentif tersebut, diharapkan juga pengguna motor listrik akan lebih banyak di Jakarta. "Ini kita berikan agar industrinya tumbuh, demand juga meningkat, dan ini bagian kita berikan insentif," tegas Anies dalam Liputan6.com.

Sementara itu, selain perpajakan, pengguna kendaraan listrik di Jakarta juga mendapatkan hak istimewa lainnya, yaitu bebas ganjil genap. Sedangkan untuk peraturan parkir, hingga kini belum tahap final, dan masih dibicarakan.

"Ini lebih teknis (parkir), karena bukan hanya kami saja, tapi ada pengelola parkir swasta. Nah, ini dalam proses penjajakan. tapi tujuannya adalah memberikan insentif bagi mereka, yang dalam mobilitasnya di dalam kota tidak menyumbang polusi udara," pungkasnya.

Sumber: Liputan6.com

BERI KOMENTAR