HOME » BERITA » USAI PPKM, PEMERINTAH SIAPKAN KEBIJAKAN BARU UNTUK MENGATUR MOBILITAS MASYARAKAT

Usai PPKM, Pemerintah Siapkan Kebijakan Baru untuk Mengatur Mobilitas Masyarakat

Usai PPKM, pemerintah kini akan membuat kebijakan baru untuk mengatur mobilitas masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menekan penularan COVID-19.

Jum'at, 05 Februari 2021 16:15 Editor : Dini Arining Tyas
Usai PPKM, Pemerintah Siapkan Kebijakan Baru untuk Mengatur Mobilitas Masyarakat
Menko Luhut Binsar Panjaitan (Merdeka.com)

OTOSIA.COM - Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang belakangan diterapkan tampaknya tak memberikan dampak signifikan untuk menekan penularan COVID-19. Sehingga, kini pemerintah akan menyiapkan kebijakan baru untuk menangani pandemi COVID-19.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan untuk mengendalikan penambahan kasus harian COVID-19, perlu ada penurunan mobilitas masyarakat. Berdasarkan pengalaman, penurunan mobilitas di atas 30 persen memberikan dampak signifikan.

"Berdasarkan pengalaman, dibutuhkan penurunan mobilitas di atas 30 persen untuk mengendalikan penambahan kasus," kata Luhut dalam siaran persnya, Jakarta, Kamis (4/2/2021).

1 dari 2 Halaman

Maka dari itu, perlu adanya kebijakan baru yang bisa menyesuaikan dengan penurunan mobilitas manusia. "Sehingga akan ada penyesuaian peraturan dan kebijakan akan hal ini," sambungnya.

Maka, Menko Luhut meminta semua pihak kembali meningkatkan strategi dalam penanganan penyebaran virus corona ini. Salah satunya dengan menyempurnakan dan meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan di masyarakat.

"Kita harus tingkatkan kembali strategi dalam penanganan COVID-19, untuk menyempurnakan dan meningkatkan kedisiplinan dari berbagai cara yang telah dilakukan," kata dia.

2 dari 2 Halaman

Pemerintah pun akan melakukan operasi perubahan perilaku masyarakat. Hal ini seiring dengan kampanye protokol kesehatan secara sistematis di masyarakat yang melibatkan berbagai pihak berwenang.

Deteksi awal penyebaran COVID-19 dengan mendorong strategi pemeriksaan (testing) dan pelacakan (tracing) yang agresif dan tepat sasaran.

"Kita berharap penyebaran informasi dan kampanye dapat bergerak secara masif dengan melibatkan berbagai lembaga lain, seperti Kemenag dengan mengajak pemuka agama, dan juga Kemendikbud," tambah Menko Luhut.

Penulis: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

BERI KOMENTAR