HOME » BERITA » PEMERINTAH SIAPKAN SKENARIO PPKM DARURAT HINGGA 6 MINGGU

Pemerintah Siapkan Skenario PPKM Darurat Hingga 6 Minggu

Pemerintah menyiapkan skenario PPKM Darurat hingga 4-6 minggu. Ini lantaran kasus COVID-19 yang masih tinggi.

Rabu, 14 Juli 2021 11:15 Editor : Dini Arining Tyas
Pemerintah Siapkan Skenario PPKM Darurat Hingga 6 Minggu
Pos Penyekatan Lenteng Agung (Liputan6.com)

OTOSIA.COM - Risiko penularan COVID-19 di tengah PPKM Darurat dinilai masih tinggi, terutama varian Delta. Pemerintah pun menyiakan skenario untuk memperpanjang penerapan PPKM Darurat hingga 4-6 minggu.

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," tulis bahan paparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7).

Oleh karena itu, APBN akan diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM Darurat, dan kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

1 dari 2 Halaman

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja menyebut bahwa pengusaha mal saat ini masih terus berjuang menghadapi PPKM Darurat yang ditetapkan di Jawa Bali hingga 20 Juli 2021.

Meski terus meringis, Alphon menyatakan, pengusaha mal masih berupaya maksimal untuk mempertahankan semua pekerja sambil berharap PPKM Darurat tidak berkepanjangan.

"Jika ternyata PPKM Darurat berlarut dan berkepanjangan, maka tentunya PHK akan sulit dihindari," ujar Alphon kepada Liputan6.com, Sabtu (10/7/2021).

2 dari 2 Halaman

Tarik Diri dari Mal

Selain ancaman PHK, PPKM Darurat juga membuat sejumlah penyewa gerai menarik diri dari mal. Meski belum ada penyewa besar yang menghentikan usahanya, namun Alphon tak ingin nasib naas terus berlarut.

"Saat ini sudah ada beberapa penyewa yang memutuskan untuk menghentikan usahanya, dan dikawatirkan akan semakin banyak jika PPKM Darurat berkepanjangan," ungkap dia.

Alphon pun berharap, pemerintah dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang dialami pengusaha mal akibat PPKM Darurat ini. Semisal diminta tutup operasi tapi tetap ditagih pungutan pajak atau retribusi.

"Pusat Perbelanjaan harus tetap membayar berbagai tagihan meskipun hanya beroperasi secara terbatas bahkan pada saat diminta tutup sekalipun," katanya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

BERI KOMENTAR