HOME » BERITA » PENGELOLA PARKIR BISA DIDENDA RP2 MILIAR ATAU DIPENJARA 5 TAHUN, JIKA...

Pengelola Parkir Bisa Didenda Rp2 Miliar atau Dipenjara 5 Tahun, Jika...

Ditjen PKTN menegaskan akan menindak para pengelola parkir nakal. Jika terbukti melanggar, pengelola parkir bisa dikenai sanksi pidana kurungan atau denda.

Rabu, 04 September 2019 08:15 Editor : Dini Arining Tyas
Pengelola Parkir Bisa Didenda Rp2 Miliar atau Dipenjara 5 Tahun, Jika...
Ilustrasi tempat parkir (Merdeka.com)

OTOSIA.COM - Urusan perparkiran seperti lingkaran setan, tak ada habisnya. Mulai dari tukang parkir yang sembarangan hingga yang hanya mau uangnya saja. Persoalan seperti ini tampaknya tak hanya terjadi di kota-kota besar saja.

Salah satu kasus perparkiran yang sempat gempar adalah tuntutan Anny R Gultom dan anaknya Hontas Tambunan, kepada Secure Parking. Gugatan itu terkait hilangnya mobil Toyota Kijang Super tahun 1994 B 255 SD di area perparkiran Continent yang saat ini menjadi Carrefour Plaza Cempaka Mas.

Kasus yang sudah lama itu tentu tak diharapkan kembali terulang. Meski pada akhirnya korban memenangkan gugatan.

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan akan menindak tegas para penyedia jasa parkir yang diduga melanggar aspek operasional klausul baku. Sebab hal pelanggaran itu berpotensi merugikan konsumen.

1 dari 2 Halaman

Pelanggaran Klausul Baku

Pengelola Parkir Bisa Didenda Rp2 Miliar atau Dipenjara 5 Tahun, Jika...Pelanggaran Klausul Baku

Penindakan pengelolaan parkir tersebut akan mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Direktur Jenderal PKTN, Veri Anggrijono mengatakan, banyak penyedia jasa perparkiran yang melanggar aspek operasional klausul baku. Pengawasan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.

"Contohnya, Kerusakan atas kendaraan yang diparkirkan dan kehilangan atas barang-barang di dalam kendaraan merupakan tanggung jawab pengguna kendaraan. Itu biasa tertera pada tiket atau karcis parkir, spanduk, dan papan informasi atau pengumuman di area perparkiran," ujar Veri, saat Soasialisasi dan Ekspos Hasi Pengawasan Jasa Parkir, di Jakarta, Senin (2/9/2019), dikutip dari Merdeka.com.

Lebih lanjut, Veri mengatakan, pengawasan ini dilakukan berdasarkan aduan dari masyarakat. Keluhan lain yang dilaporkan adalah soal masalah waktu yang tertera pada karcis berbeda dengan jumlah uang yang harus dibayar. Misalnya, ketika waktu yang tercantum belum mencapai dua jam, tetapi biaya yang harus dibayarkan adalah waktu parkir selama dua jam.

2 dari 2 Halaman

Sanksi

Pengelola Parkir Bisa Didenda Rp2 Miliar atau Dipenjara 5 Tahun, Jika...Sanksi

Ditjen PKTN akan memberikan surat peringatan kepada palaku usaha jasa perparkiran terkait dugaan pelanggaran pencantuman klausul baku. Selain itu, Ditjen PKTN juga mengimbau kepada penyedia jasa perparkiran untuk menaati peraturan baru ini dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam aspek klausul baku.

Kepada penyedia jasa perparkiran yang terbukti melakukan pelanggaran, pihaknya akan memberi sanksi dan melakukan pengamanan terhadap dispenser tiket atau karcis, spanduk, dan lain-lain.

"kalau ada yang melanggar terhadap pencantuman klausul baku, mereka (pengelola parkir, red) akan diberi sanksi sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen. Sanksinya bisa dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar," tandas Veri.

 Sumber: Merdeka.com

BERI KOMENTAR