HOME » BERITA » PENJELASAN TERKAIT DENDA RP 250.000 BAGI PELANGGAR PSBB DI DKI JAKARTA

Penjelasan Terkait Denda Rp 250.000 Bagi Pelanggar PSBB di DKI Jakarta

Besaran dendanya mencapai Rp 250.000. Selain itu, terdapat juga sanKsi bagi tempat kerja yang tidak jalankan aturan protokol kesehatan sebesar Rp 25 juta.

Minggu, 07 Juni 2020 21:15 Editor : Nurrohman Sidiq
Penjelasan Terkait Denda Rp 250.000 Bagi Pelanggar PSBB di DKI Jakarta
Ilustrasi PSBB (Merdeka.com)

OTOSIA.COM - Pemprov DKI telah menerapkan beberapa sanksi berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) no. 51 tahun 2020 sebagai bagian dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sanksi tersebut berupa denda administratif bila tidak mengenakan masker bagi masyarakat yang beraktifitas di luar rumah. Besaran dendanya mencapai Rp 250.000. Selain itu, terdapat juga sanKsi bagi tempat kerja yang tidak jalankan aturan protokol kesehatan sebesar Rp 25 juta.

Atas hal itu, Kepala Pusat Perancang Undang-Undang (Kapus UU) Badan Keahlian DPR Inosentius Samsul menilai jika pemberian sanksi pada Pergub No 51 Tahun 2020 sudah tepat dan memiliki dasar hukum.

1 dari 3 Halaman

"Ya boleh saja, jadi Pergub ini kan mengacu dari PP tentang PSBB yang juga berdasarkan pada UU Karantina Kesehatan. Jadi sanksinya itu ada, pada dasar acuanya di UU Karantina Kesehatan," jelas Inosentius saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (6/6).

Kemudian, dia menjelaskan bahwa pada Pergub No 51 Tahun 2020 telah memiliki dasar hukum dan tidak mengeluarkan maupun menciptakan norma baru.

"Jadi saya bisa mengatakan bahwa sanksi pada Pergub itu berdasarkan norma yang ada di UU Karantina Kesehatan No 6 Tahun 2018. Jadi dia tidak membuat sebuah norma baru, dan sesuai juga pada PP tentang PSBB," katanya.

 

2 dari 3 Halaman

Oleh karena itu, Inosentius menyebutkan sanksi administrasi dan pidana yang ada dalam UU Karantina Kesehatan, turut berlaku karena PP PSBB merupakan turunan dari salah satu pasal di UU Karantina Kesehatan yang kemudian dijabarkan secara teknisnya sampai kepada pergub-pergub oleh daerah.

"Jadi tepatnya, pertama sanksi itu mempunyai landasan yang kuat selama itu berdasarkan turunan undang-undang. Sebagaimana tujuannya untuk mengatur lebih lanjut untuk UU tersebut, karena kepala daerah memiliki kewenangan atributif (pemberian kewenangan membuat aturan)," katanya.

 

3 dari 3 Halaman

Sanksi Tidak Boleh Lebih Dari Acuan UU

Namun, Inosentius mengingatkan bahwa dalam penerapan sanksi yang ada di dalam Pergub tidak boleh melampaui apa yang telah diatur dari undang-undang di atasnya.

"Semisal dendanya itu kan Rp 250.000 nah, aturan yang ada di Pergub itu tidaklah boleh melebihi aturan yang tertuang dalam UU karantina kesehatan. Itu, juga berlaku pada pidana, misal hukumnya enam bulan penjara maka pergub itu tidak boleh melebihi hukuman dari 6 bulan tersebut," katanya.

Source: Merdeka.com

 

BERI KOMENTAR