HOME » BERITA » PSBB DKI: HANYA WARGA PEMILIK KTP KEP. SERIBU YANG BOLEH MENYEBERANG

PSBB DKI: Hanya Warga Pemilik KTP Kep. Seribu yang Boleh Menyeberang

Aturan PSBB DKI Jakarta di bidang transportasi diatur lebih rinci melalui SK Kadishub DKI Jakarta.

Rabu, 16 September 2020 08:45 Editor : Dini Arining Tyas
PSBB DKI: Hanya Warga Pemilik KTP Kep. Seribu yang Boleh Menyeberang
Kapal yang membawa wisatawan ke Kepulauan Seribu (Liputan6.com)

OTOSIA.COM - Penerapan PSBB DKI Jakarta jilid 2 berbeda dengan saat masa new normal. Beberapa aturan lebih ketat seperti pada awal munculnya pandemi COVID-19.

Bahkan untuk menggunakan angkutan penyeberangan ke Kepulauan Seribu, hanya diizinkan untuk petugas satgas COVID-19 dan warga lokal yang dibuktikan dengan KTP. Aturan ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor 156 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PSBB Bidang Transportasi.

"Angkutan perairan Kepulauan Seribu khusus warga ber-KTP Kepulauan Seribu, ASN, petugas TNI/Polri, dan petugas lainnya yang bertugas di Kepulauan Seribu yang dibuktikan dengan tanda pengenal dan surat tugas," jelas Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dalam SK tersebut seperti dikutip Liputan6.com.

1 dari 2 Halaman

Dalam SK tersebut juga disebutkan untuk waktu operasionalnya yakni mulai pukul 05.00 - 18.00 WIB setiap Senin dan Jumat. Lalu, jumlah penumpang juga dilakukan pembatasan hingga 50 persen.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan adanya pembatasan waktu operasional transportasi publik saat pelaksanaan PSBB ketat yang di mulai pada Senin (14/9/2020). Hal tersebut berdasarkan Pasal 18 ayat 7 Pergub Nomor 88 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

2 dari 2 Halaman

"Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan atau moda transportasi barang diwajibkan untuk membatasi jam operasional sesuai pengaturan," kata Anies dalam Pergub tersebut yang dikutip Liputan6.com, Senin (14/9/2020).

Lalu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga menyatakan penyedia transportasi publik harus melakukan pembatasan jumlah penumpang maksimal 50 persen.

BERI KOMENTAR