HOME » BERITA » RAGU DENGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI BATERAI LISTRIK, DPR: EGO SEKTORAL MASIH TINGGI

Ragu dengan Pembangunan Industri Baterai Listrik, DPR: Ego Sektoral Masih Tinggi

Masing-masing sektor tidak memiliki kejelasan dalam rencana pembangunan Industri Baterai listrik

Selasa, 02 Februari 2021 22:15 Editor : Ahmad Muzaki
Ragu dengan Pembangunan Industri Baterai Listrik, DPR: Ego Sektoral Masih Tinggi
Warna biru itu merupakan baterai di mobil listrik (Foto: Electrek).

OTOSIA.COM - Rencana pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia diragukan keberhasilannya. Menurut anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika, rencana ini tak akan berhasil selama ego sektoral masih ada.

Pemerintah sedang berupaya mendorong pembangunan ekosistem industri baterai kendaraan listrik. Untuk merealisasikannya, salah satu caranya dengan membentuk konsorsium Indonesia Battery Holding (IBH) dengan masing-masing porsi saham 25 persen untuk Mining and Industry Indonesia (MIND ID), PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk.

Kardaya menilai masing-masing sektor tidak memiliki kejelasan dalam rencana ini.

"Saya berharap sekali dan memberikan apresiasi terhadap persiapan ini. Tapi saya tidak punya keyakinan cukup besar ini akan tercapai dan berhasil karena semua bicara sektoral masing-masing dan tidak ada kejelasan. Terlihat semua bicara sendiri-sendiri," kata Kardaya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan tim percepatan proyek EV Battery Nasional pada Senin (1/2/201).

1 dari 2 Halaman

Sebagai contohnya saat ada mobil listrik. Kardaya mempertanyakan apakah Pertamina nantinya turut serta dalam menyiapkan tempat pengisian daya di SPBU.

"Tapi jangan lupa, BUMN ada tugas dan fungsi masing-masing. Menurut UU jelas, yang menjual listrik itu hanya PLN," tuturnya.

2 dari 2 Halaman

Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah bisa lebih mematangkan rencana ini termasuk segala ketentuan agar tidak bertabrakan.

"Kalau nanti ini serius dilakukan, juga harus dipikirkan apa yang harus dilakukan, dan ketentuannya juga disesuaikan. Kalau tidak nanti bertabrakan karena khawatirnya yang tidak bisa dilakukan justru dilakukan, bertabrakan dengan Undang-Undang," jelas Kardaya.

Penulis: Andina Librianty

Sumber: Liputan6.com

BERI KOMENTAR