Sukses

Viral Dishub Kawal Mobil Mewah dan Polisi Dilarang Kawal Moge, Begini Penjelasannya

Otosia.com Pengawalan moge, mobil mewah, dan lainnya kerap menjadi pembicaraan di masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari efek kecemburuan sosial sehingga pengawalan kerap berkonotasi negatif.

Terakhir, sebuah gambar viral di media sosial menunjukkan sekelompok pengguna mobil Porsche protes setelah ditilang. Pasalnya, kegiatan kelompok mobil ini dikawal oleh Dishub.

Sementara itu, kini Polda Metro Jaya juga melarang anggotanya memberikan pengawalan untuk konvoi moge, mobil mewah hingga pesepeda. Menurut Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, pengawalan masih diberikan hanya untuk kegiatan resmi, seperti penyelenggaraan olahraga dan sejenisnya.

 

Video Paling Dicari saat Ini
 (kpl/nzr)

Next

"Kalau bicara payung hukum, ada yang boleh dan tidak boleh (mendapatkan pengawalan). Namun di masa sekarang ini karena terdampak pandemi, Jakarta sebagai pusat ibu kota rentan dengan kecemburuan sosial," ujar Kasat Patwal Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono kepada Otosia.com, Selasa (16/03/2021).

Maka dari itu ia menekankan bahwa harus menjadi pertimbangan, pengawalan-pengawalan untuk moge dan mobil mewah hingga pesepeda dihindari demi menjaga stabilitas dinamika keharmonisan.

"Ya moge misalnya minta pengawalan, karena mempertimbangkan kecemburuan sosial, diimbau untuk jalan umum saja. Misalnya rombongan pesepeda 5 orang minta dikawal, sudahlah jalur umum saja," ujarnya seraya menekankan bahwa hal ini berlaku di wilayah Polda Metro Jaya yang berarti wilayah bergantung pada kebijakan masing-masing.

Next

Namun perlu diketahui bagaimana pengawalan tetap bisa dilakukan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menurut AKBP Agro, bisa tetap dilakukan.

"Pasal 134 poin G ada kata-kata "menurut pertimbangan dari kepolisian". Misalnya untuk kepentingan umum, jumlah kendaraan ratusan. Maka dibutuhkan pengawalan agar tidak menimbulkan kemacetan," tambahnya.

Next

Pengajuan pengawalan pun harus dipertimbangkan oleh kepolisian. Artinya, polisi akan melakukan screening dan bisa menolaknya. Lalu sewajibnya sebuah pengawalan bisa dilakukan jika ada surat tugas.

Mengenai peran Dishub sebagai pengawalan, AKBP Argo menyikapi bahwa hal tersebut dikembalikan ke undang-undang.

"Kembali saja ke undang-undang bahwa harus dilakukan pengawalan oleh petugas kepolisian," ujarnya merujuk pada diskresi dan pengetahuan dalam pengawalan, semisal kebutuhan pengaturan kecepatan atau perlambatan lalu lintas agar menghindari kemacetan dan tetap menghargai hak pengguna jalan lain.

Loading