Pakai Mobil Tua, Para Menteri Curhat Mobil Sering Mogok

Salah satu menteri yang menyampaikan curhatan atas mobil tua para menteri saat ini adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Luhut juga mendukung adanya rencana pengadaan mobil dinas baru untuk para menteri Joko Widodo periode 2019-2024. Menurutnya, mobil dinas yang lama sudah kurang layak untuk digunakan.

"Mobilnya sudah pada mogok, mobil saya sudah mogok berapa kali masih saja itu diomongin, heran saya, mobil saya saja sudah saya ganti, mobil saya pribadi, saya ganti mobil saya yang abru," tuturnya di kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di Jakarta, Jumat (23/8/2019) dikutip dari Merdeka.com.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara juga turut mebeberkan kondisi mboil dinasnya. Dia mengatakan, AC atau pengatur suhu mobil dinas miliknya pernah tidak bekerja. Bahkan, bagasi mobil tak bisa ditutup, sehingga harus dilakban hitam utnuk menyarukan warna cat kendaraannya.

"Pernah AC-nya tidak berfungsi, pernah trunk atau bagasi tidak bisa ditutup, sehingga harus menggunakan lakban hitam," katanya kepada Liputan6.com.

Biasanya, untuk mengatasi masalah ini dirinya mengaku kerap menukar mobil dinasnya dengan mobil sewaan dari Kementerian. Ataupun menggunakan kendaraan pribadinya.

"Bisa menggunakan mobil yang disewa Kementerian sebagai kendaraan operasional, penggantinya. Sesekali juga menggunakan mobil pribadi yang tentunya lebih nyaman," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Kepla Staf Kepresidenan Moeldoko. Dia menceritakan, mobil dinas yang dia pakai saat ini sudah beberapa kali masuk bengkel. Sehingga, Moeldoko hanya beberapaka kali menggunaka mobil dinasnya.

"Kadang-kadang pakai mobil dinas. Cuma udah ke bengkel. Mobil saya kan sudah beberapa kali ke bengkel," bebernya.

Maka itu, dia menyebut sudah sewajarnya mobil dinas menteri diganti yang baru. Menurutnya, mobil yang digunakan para menteri saat ini usianya sudah cukup tua.

"Ya mungkin sudah waktunya diganti. Mungkin sudah tua," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Dia menjelaskan, penggantian mobil dinas menteri ini soal masalah keamanan. Moeldoko sendiri mengaku takut apalagi menggunakan mobil dinas untuk berpergian ke luar kota. Dia khawatir mobil tersebut akan rusak atau mogok di tengah jalan.

"Ya kan kita kadang-kadang perlu kecepatan tinggi, kenyamanan. Sebenarnya pendekatannya keamanan," jelas Moeldoko.

Sama dengan kondisi mobil dinas menteri yang sering kali mogok. Mobil Presiden Jokowi juga beberapa kali mogok. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, hal ini karena mobil kepresidenan usianya sudah 10 tahun.

"Ya kan berkali-kali (mogok). Power window (jendela) enggak jalan, elektrik enggak jalan. Lantas pernah semua sound sistem di dalam mobil bunyi. Radio semua bunyi, kan enggak nyaman," kata Heru di Kemendagri, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Selain itu pernah ada indikatornya berwarna kuning dan merah. Semuanya hidup. "Ya berarti kan enggak boleh dipakai," ungkap Heru.

Menurut dia, wajar penggantian ini. Mengingat selain usia, tapi aktivitas dari Presiden juga.

"Kan aktivitasnya tinggi. Dilihat dari kilometernya. Jakarta-Bogor, terus keliling," jelas Heru.

Kementerian Sekretariat Negara mengungkapkan pengadaan mobil dinas menteri Kabinet Kerja, pejabat setingkat menteri, ketua/wakil ketua MPR, DPR, dan DPD telah dilakukan. Dikutip dari laman Setkab.go.id, mobil dinas nantinya akan memakai Toyota Crown 2.5 HV G-Executive sebagai pengganti Toyota Crown Royal Saloon.

Toyota Crown 2.5 HV G-Executive merupakan mobil ramah lingkungan berteknologi hybrid. Dari sisi interior mobil ini dilengkapi dua layar berukuran 8 inci dan 7 inci untuk yang menjadi pusat untuk mengatur beragam fitur di mobil.

Soal sistem keamanan, Toyota menerapkan rangkaian fitur, seperti Toyota Safety Sense II yang meliputi fitur Dynamic Radar Cruise Control, Lane Tracing Assist (LTA), Automatic High Beam, Adaptive High Beam System.

Ditambahkan Eddy, mobil dinas yang sekarang digunakan itu membutuhkan biaya perawatan yang tinggi sehingga perlu diremajakan dengan pertimbangan teknis, seperti faktor keamanan, keandalan, dan biaya pemeliharaan yang semakin mahal karena usia pemakaian

Dengan pertimbangan teknis tersebut, lanjut Asdep Humas Kemensetneg, maka pengadaan mobil dinas menteri baru dilakukan. Sesuai dengan anggaran yang tersedia, pada 2019 ini, Kemensetneg mengadakan kendaraan keras VVIP Kepresidenan sebanyak 2 unit melalui Sistem Penunjukan Langsung. Mengingat diperuntukkan bagi pengamanan presiden dan wakil presiden.

Sumber: Merdeka.com