Sukses

Jakarta Macet, Pemprov Tak Batasi Kendaraan Pribadi

Otosia.com Kendati jalan-jalan di Ibu Kota penuh sesak dengan kendaraan bermotor dan kemacetan menjadi persoalan yang pelik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak berencana membatasi kepemilikan (kendaraan) mobil dan motor di Jakarta.

“Yang akan dilakukan adalah membatasi penggunaannya,” ujar Prof. Soetanto Soehodo, Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi dalam acara talkshow CARS Executive Forum bertema Public vs Private Transportation di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin malam (4/3).

Apalagi diakui Soetanto, Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta banyak disumbangkan pajak-pajak kendaraan bermotor. Data yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), tahun lalu DKI Jakarta menyerap 23 persen dari total penjualan mobil nasional yang mencapai 1.1 juta unit. Namun dibandingkan 2008 terjadi penurunan. Saat itu Jakarta menyerap 30 persen total nasional.

“Ini menandakan pertumbuhan ekonomi di daerah juga cukup pesat dan banyak kota-kota kini lebih macet dari sebelumnya,” ujar Johanes Nangoi, Ketua II Gaikindo.

Kemacetan Jakarta

ATURAN GANJIL-GENAP BAGI MOBIL LUAR JAKARTA

GANJIL-GENAP, PENERAPAN PASTINYA

NIH INFO HARGA KENAIKAN TARIF PARKIR

SANKSI PELANGGARAN ATURAN GANJIL-GENAP

ULASAN LENGKAP SISTEM GANJIL-GENAP

Johannes Nangoi menambahkan, pertumbuhan ekonomi membuat orang membeli mobil. “Jadi hal itu tidak bisa dicegah. Selama kebutuhan terhadap mobil pribadi tetap tinggi, pabrikan tidak akan pernah berhenti memproduksi dan menjual mobil. Yang bisa dilakukan adalah mengarahkan ke mobil-mobil yang lebih kecil,” katanya.

Namun demikian, masalah kemacetan akibat menumpuknya kendaraan pribadi tidak serta merta dipecahkan dengan menyediakan transportasi massal yang modern. Di Indonesia masalah utama transportasi publik adalah keterjangkauan dari segi biaya, bukan kenyamanan.

Saat ini transportasi publik cenderung mahal, tidak nyaman dan lama, sementara kendaraan pribadi, terutama sepeda motor biaya operasional hariannya jauh lebih lebih murah.

“Tranportasi publik dan pribadi sebenarnya tidak bisa dipertentangkan. Karena sebenarnya saling melengkapi,” sambut Soetanto.

Beliau mencontohkan di Jepang. Jika harus bepergian dengan jadwal yang padat, masyarakat di sana memilih angkutan umum yang memang sudah terkenal tepat waktu. Sebaliknya, jika ingin bersenang-senang, mereka memakai kendaraan pribadi.

Ini menjadi pekerjaan rumah berat buat stakeholder terkait, dan pemerintah dituntut harus bisa merebut hati konsumen untuk menggunakan tranportasi publik. Karena menggunakan tranportasi publik atau pribadi adalah pilihan.

Video Terpopuler saat Ini
 (kpl/nzr/abe)
Loading