Sukses

Soal Pembelian Mobil Baru Senilai Rp8,3 Miliar, Pihak Istana: Untuk Tamu Negara

Otosia.com Kementerian Sekretariat Negara menganggarkan Rp8.357.765.500 untuk pengadaan mobil baru. Anggaran ini sendiri diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan tender dibuat dengan kode 35735011 dengan nama tender pengadaan kendaraan bermotor tahun anggaran 2022.

Dikutip dalam laman lpse.kemenkeu.go.id, tender itu dimenangkan oleh PT Satria Internusa Perkasa. Dijelaskan PT itu berkantor di Poin Mas Raya, no.42B/ RT 003/RW 010 Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Dengan harga penawaran Rp7.998.100.000 dan harga terkoreksi Rp7.998.100.000.

Terkait hal itu Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono mengatakan itu sudah direncanakan sejak 2018. Dia menuturkan pengadaan kendaraan tersebut untuk kegiatan kenegaraan dan tamu negara.

"Pengadaan kendaraan ini adalah untuk kegiatan kenegaraan dan tamu-tamu negara," katanya kepada merdeka.com, Selasa (8/2).

Video Paling Dicari saat Ini
 (kpl/ahm)

Next

Dia menuturkan proses pengadaan itu sudah melalui tahap kajian secara mendalam yang disusun bersama-sama dengan Biro Umum, Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Wakil Presiden. Sudah disepakati proses pengadaan dilakukan secara bertahap mulai thn 2019 sampai thn 2024.

"Hal ini dikarenakan keterbatasan pagu yang dialokasikan oleh kementerian keuangan sehingga prosesnya dilakukan secara bertahap. Jadi memang untuk anggaran juga sudah direncanakan sejak awal," bebernya.

Dia juga menjelaskan beberapa unit kendaraan yang diadakan merupakan peremajaan kendaraan yang telah dihapuskan pada tahun 2021. Kendaraan ini juga untuk mendukung rangkaian kegiatan Tamu negara.

"Hal ini sesuai dengan hasil kajian yang telah disusun sejak tahun 2018 tersebut," bebernya.

Next

Utamakan Aspek Efektifitas, Akuntabilitas dan Transparansi 

Dalam hal ini, Heru mengklaim bahwa pihak istana mengutamakan aspek efektivitas dan akuntabilitas. Ia menyebut jika pihaknya mengedepankan transparansi anggaran.

"Tentunya kami menerima dan mempertimbangkan masukan apabila anggaran ini direalokasikan untuk kepentingan yang lebih prioritas/mendesak," katanya.

Penulis: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com

Loading