Sukses

Ada Pemutihan Pajak Kendaraan, Jangan Lupa Cek Waktu dan Syaratnya

Otosia.com Badan Pendapatan Daerah Provinsi (Bapenda) Jawa Barat akan memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meringankan tunggakan atau yang telat membayar pajak.

Pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat berlangsung dari 1 Juli sampai 31 Agustus 2022.

Berdasarkan keterangan di akun Instagram @bapenda.jabar, wajib pajak harus mengikuti beberapa persyaran umum agar terbebas dari denda. 

 

 

Video Paling Dicari saat Ini
 (kpl/nzr)

Next

Syarat tersebut seperti membawa atau menyerahkan STKN asli, E-KTP asli, SKKP/SKPD terakhir, BPKB Asli (khusus wilayah Polda Metro Jaya)

Sedangkan persyaratan khusus pajak 5 tahunan, wajib pajak harus menghadirkan kendaraan di samsat sesuai domisili kendaraan, dan bukti hasil cek fisik serta BPKB asli (untuk pajak 5 tahunan atau penerbitan STNK).

Untuk mekanisme pembayaran, wajib pajak melakukan pengecekan fisik kendaraan, meengecek kepemilikan kendaraan bermotor di loket progresif, dan menyerahkan kelengkapan persyaratan di loket pendaftaran

Next

Selanjutnya petugas menetapkan besaran pajak dan SWDKLLJ, melakukan penetapan besaran PNBP STNK dan TNKB melalui pencetakan NPPKB

Kemudian wajib pajak melakukan pembayaran di PKB dan SWDKLLJ serta PNBP STNK dan TNKB di loket pembayaran, penerimaan SKPD/SKKP yang diregister dan STNK yang disahkan di loket penyerahan.

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Provinsi Jabar tahun 2022 (Bapenda Jabar)

Next

Denda dan tanpa E-KTP

Program Pemutihan Pajak Kendaraan tahun 2022 di Jabar seperti dikutip dari situs bapenda.jabarprov.go.id di antaranya bebas denda PKB, bebas BBNKB II, bebas tunggakan PKB tahun ke-5, dan diskon BBNKB I.

Selain itu bebas denda tunggakan SWDKLLJ untuk tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, namun untuk Pokok dan Denda SWDKLLJ tahun berjalan tetap dikenakan dengan maksimal pengutipan sebanyak 5 tahun.

Untuk E-KTP yang masih dalam proses pembuatan, dapat diganti dengan Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang (Disdukcapil).

Next

Sementara jika BPKB masih di leasing tetap bisa balik nama dengan berkoordinasi dengan pihak leasing dan mengajukan permohonan peminjaman dokumen BPKB untuk melakukan proses BBN.

Sedangkan untuk balik nama ke wilayah samsat yang berbeda, lebih dulu melakukan proses mutasi, yakni mencabut berkas dan cek fisik kendaraan di samsat awal terdaftar. Setelah berkas dan proses administrasi selesai tinggal cek fisik dan mendaftar di Samsat tujuan.

Jika membeli kendaraan seken, namun telat bayar pajak dan sekalian balik nama tanpa KTP pemilik sebelumnya tetap tidak didenda. Untuk Biaya BBNKB II dibebaskan tapi tetap membayar pajak tahunan dan PNBP.

Syarat balik nama adalah E-KTP pemilik baru, STNK, BPKB, dan kwitansi jual beli bermaterai. Kendaraan dihadirkan untuk cek fisik tetap masih dalam 1 wilayah Samsat. Jika ada perbedaan wilayah Samsat pada alamat yang tertera pada STNK dan alamat KTP tujuan harus dilakukan mutasi.

Loading