Tarif Angkutan Umum Kian Melambung Tinggi Jika Harga BBM Naik

Otosia.com, Jakarta Desas-desusnya pemerintah akan segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Ada beberapa faktor penyebab pemerintah mengambil langkah ini, salah satunya anggaran subsidi BBM membengkak.

Ketua Komite Analisis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani mengatakan, kenaikan harga BBM akan memberikan tekanan secara langsung terhadap daya beli masyarakat. Dia menjelaskan kebijakan ini akan memberikan multiplier efek terhadap kenaikan harga barang lain.

Solar Subsidi dengan QR Code Dilanjutkan di 234 Kota dan Kabupaten

"Jadi risiko inflasi akan kembali terkerek, apabila ini terjadi," ucap Ajib kepada Merdeka.com, Jakarta, Rabu (31/8).

Kenaikan biaya di sektor angkutan orang dan barang, akan menambah secara langsung harga pokok produksi barang dan jasa. Selain itu, secara psikologis pasar juga akan membuat penyesuaian harga untuk produk barang dan jasa lainnya.

Kerek Inflasi

Sementara, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy mengatakan, kenaikan BBM juga akan berpotensi mendorong inflasi ke level yang lebih tinggi. Salah satu jasa yang berpotensi terdampak dengan kebijakan kenaikan ini adalah transportasi.

"Saya kira ini secara logika dapat diterima karena dengan harga bahan bakar yang lebih mahal maka pelaku usaha maupun industri transportasi akan melakukan penyesuaian harga ke level tertentu sehingga mempengaruhi perubahan harga dibandingkan periode sebelumnya dan ini yang kemudian tercatat sebagai inflasi," ucap Yusuf, kepada Merdeka.com.

Selain itu, dia pun menyadari kebutuhan sandang umumnya juga terpengaruh dari kenaikan harga BBM sehingga kedua komponen ini juga mempengaruhi pergerakan inflasi umum.

Bantuan Sosial

"Dalam konteks kenaikan harga BBM di tahun ini saya kira akan relatif sama kedua sub komponen ini merupakan yang dapat terpengaruh dari kebijakan ini," terang dia.

Di sisi lain pemerintah menggelontorkan dana bantuan sosial kepada para pekerja. Namun menurutnya hal ini harus dilihat dulu berapa banyak cakupan pekerja yang memperolehnya.

"Saya kira perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah untuk mendapatkan bantuan tertentu," kata dia.

Penulis: Siti Ayu Rachma

Sumber: Merdeka.com