Sukses

Kenaikan Harga BBM Ternyata Hanya Akal-akalan Belaka?

Otosia.com, Jakarta Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) telah melakukan perubahan harga bahan bakar minyak (BBM). Terbaru, Pertamina menyesuaikan harga BBM jenis Pertalite, Pertamax dan Solar JBT setelah sebelumnya menurunkan harga jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite.

Perubahan harga BBM ini menyusul pengumuman oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut pengalihan subsidi BBM.

Kenaikan ini juga didasarkan dari Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Saat ini Pertalite menjadi Rp10.000 di mana sebelumnya Rp7.600, Solar subsidi Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 dan Pertamax non-subsidi Rp 12.500 menjadi Rp 14.500. Selain itu, berdasarkan data Pertamina.com, BBM jenis Pertamax dan Solar JBT juga ikutan naik. 

Video Paling Dicari saat Ini

Tanggapan Komite Pengawas Bensin Bertimbal

Kenaikan tersebut mendapat perhatian Komite Pengawas Bensin Bertimbal (KPBB). Dalam acara Media Briefing virtual bertajuk “Akal-akalan Harga BBM VS Kualitas BBM”, Senin (6/9/2022), Direktur Eksekutf KPBB Ahmad Safrudin, menyatakan bahwa kenaikan harga tidak dibarengi dengan penyediaan BBM yang berkualitas.

Menurut dia spesifikasi BBM di Indonesia lebih rendah, namun HPP (Harga Pokok Penjualan) lebih mahal. Hal ini bertendensi terjadinya manipulasi harga vs kualitas BBM

“Di Malaysia dan Australia fluktuasi harga Crudes Oil memengaruhi harga BBM secara langsung dengan posisi negara sebagai penjamin akhir (the last resort) beruba subsidi Ketika harga Crudes Oil terlampau tinggi, sehingga terhindar surplus produsen yang berlebihan. Sebaliknya, mengenakan pajak dan cukai Ketika harga Crudes Oil normal dan atau di bawah normal,” jelas pria yang akrab disapa Mas Puput ini.

 

Manipulasi Harga BBM

Di Indonesia surplus produsen terjadi terus menerus, mengingat harga BBM ditentukan berdasarkan patokan harga bahan bakar dengak spesifikasi yang lebih tinggi yang ada di Bursa Minyak Singapura (MOPS) sehingga terjadi penyimpangan HPP yang terlalu tinggi.

Ahmad mencontohkan, di Australia HPP bahan bakar diesel (solar) – jika disederhanakan ke rupiah -- sebesar Rp 14.524 dan ketika di SPBU menjadi Rp 20.644, lalu di Malaysia HPP-nya Rp 10.347 dan sampai SPBU dijual Rp 7.136. Sebaliknya di Indonesia, HPP Rp 15.120 namun saat di SPBU menjadi Rp 18.900.

Begitu juga Bensin, di Negeri Kanguru HPP gasoline sebesar Rp 9.890 dan ketika sampai SPBU menjadi Rp 16.422. Sementara di Malaysia HPP-nya Rp 9.866 dan dijual di SPBU adalah Rp 6.804. Sedangkan di Indonesia, HPP Rp 15.400 namun di SPBU menjadi Rp 19.250.

 “Sudah menjadi keharusan restrukturisasi harga BBM agar terhindar dari praktik manipulasi dan surplus produsen. Pemerintah harus transparan atas revenue dari penjualan Crudes Oil, yang total revenue tersebut harus dibagikan kepada masyarakat sesuai UUD 1945,” terangnya.

 

Kualitaas BBM Subsidi Buruk

KPBB menyebut kualitas BBM subsidi yang beredar di pasaran Indonesia sangat buruk. Hal ini karena kandungan yang terdapat dalam BBM tersebut sangat tinggi ketika dibandingkan dengan BBM yang di konsumsi di luar negeri.

"Kualitas BBM kita sangat buruk, kadar belerang tinggi, bisa merusak mesin. Jadi kalau kita gunakan BBM jelek, imbas lainnya kualitas udara buruk. Sejak 2005 sampai sekarang tidak berubah," ujarnya seperti dikutip dari Merdeka.com dalam kesempatan lalu.

Selain itu dampak dari buruknya BBM juga berakibat pada kerusakan mesin. Dampak secara umum pada kendaraan yang sering terjadi yakni usia busi semakin pendek, akselerasi menurun, terdengar suara menggelitik pada mesin dan karburator harus sering dibersihkan. sebab kandungan timbal yang tinggi bisa membentuk kerak yang berakibat pada ruang bakar kotor dan terjadi penyumbatan laju bahan bakar.

Penghapusan BBM Kualitas Rendah

Karena itu, KPBB meminta pemerintah menghentikan produksi dan pemasaran BBM yang tidak ramah lingkungan, seperti Premium 88 dan Pertalite 90.

"Konstitusi dan peraturan perundangan mengamanatkan Kepala Negara dan Kepala Daerah untuk melindungi kesehatan warganya dengan kewenangan melarang peredaran BBM kotor yang menjadi biang kerok pencemaran udara," tandasnya

Hal tersebut, lanjut Ahmad, mengacu pada UUD 1945 Pasal 28 H, UU No 32/2009 tentang PPLH, PP No 41/1999 tentang PPU, UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No 39/1999 tentang HAM, dan UU No 36/2009 tentang Kesehatan.

"Penghapusan BBM Kotor termasuk Premium88 adalah usaha serius mengendalikan pencemaran udara yang bersumber dari kendaraan bermotor," terang Puput.

Loading