Sukses

Beda Cara Indonesia, Malaysia dan Australia Tentukan Harga BBM

Otosia.com, Jakarta Di tengah penetapan keputusan harga baru bahan bakar minyak atau BBM untuk Pertalite, Biosolar, dan Pertamax, menarik untuk menyimak bagaimana harga BBM kemudian ditentukan di negara lain, dalam hal ini tetangga terdekat, yakni Malaysia dan Australia.

Gambaran ini pula yang dipaparkan oleh Komite Pengawas Bensin Bertimbal (KPBB) dalam acara Media Briefing virtual bertajuk “Akal-akalan Harga BBM VS Kualitas BBM”, Senin (6/9/2022).

Dalam perbandingan ini, KPBB menjelaskan perbedaan antara Harga pokok penjualan (HPP) tiap jenis BBM dan harga jualnya di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di tiap-tiap negara ini.

"HPP Pertalite90 (bensin untuk kendaraan Euro1 Standard) adalah Rp 12.450/L (harga di SPBU Rp 10.000), sementara HPP Bensin RON 92 dengan Sulfur content max 50 ppm (bensin untuk kendaraan Euro4 Standard) yang didistribusikan di Malaysia adalah Rp 9.866/L (harga SPBU Rp 6.804/L)," ungkap Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin.

 

Video Paling Dicari saat Ini

 

 

 

_

Adapun HPP Dexlite51 (solar yang hanya memenuhi persyaratan untuk kendaraan berstandar Euro1) adalah Rp 14.240/L (harga SPBU Rp 17.800/L). Harga ini disebutnya mahal, mengingat Malaysia mampu mengedarkan Solar51 dengan Sulfur content max 50 ppm (solar untuk kendaraan berstandar Euro 4) dengan HPP Rp 10.347/L (harga SPBU Rp 7.136/L).

"Demikian halnya Australia, mampu mengedarkan Bensin RON 95 Sulfur content max 10 ppm (bensin untuk kendaraan berstandard Euro6) dengan HPP Rp 9.093/L (harga di SPBU Rp 16.422/L). Dan HPP Solar53 dengan Sulfur content max 10 ppm (diesel fuel/solar untuk kendaraan berstandard Euro6) adalah Rp 12.548/L, lebih murah dari HPP Dexlite51," ujarnya.

Cara Kontrol Harga

Dari paparannya, Komite Pengawas Bensin Bertimbal (KPBB) menyimpulkan bahwa pemerintah Malaysia mampu memerankan penyangga harga BBM sebagai tempat bertumpu bagi seluruh warga negara Malaysia ketika menghadapi krisis BBM.

"Demikian halnya dengan Australia yang mempu menciptakan demokratisasi pasar minyak/BBM sehingga harga BBM senantiasa terjangkau bagi masyarakat. Di Malaysia fluktuasi harga crudes oil mempengaruhi harga BBM secara langsung dengan posisi negara sebagai penjamin akhir, yaitu berupa subsidi ketika harga crudes oil terlampau tinggi guna mencegah terjadinya surplus producent yang berlebihan," ujar pria yang akrab disapa Mas Puput ini.

Sebaliknya, pemerintah Malaysia akan mengenakan pajak dan cukai ketika harga Crudes Oil normal dan atau di bawah normal. Dana dari pajak/cukai BBM ini dialokasikan untuk menjaga stabilitas ketahanan energi.

BBM di Australia

Sementara itu, ia menjelaskan, di Australia, sekalipun fluktuasi harga Crudes Oil juga mempengaruhi harga BBM secara langsung, langkah yang ditempuh pemerintah Australia adalah menerapkan pajak dan cukai dengan besaran yang relatif sama, dan tidak mengenal pemberian subsidi.

"Pemerintah Australia berperan sebagai wasit yang mengawasi sehingga HPP BBM dalam tingkat kewajaran di bawah kendali mekanisme pasar yang demokratis, sehingga setinggi apapun fluktuasi harga Crudes Oil, maka HPP dan harga SPBU BBM tetap terjangkau," ujarnya.

Di Indonesia, kata dia, mekanisme pasar demokratis tidak terjadi, begitu pun peran pemerintah sebagai penyangga harga BBM. Yang terjadi justru surplus producent yang melampaui kewajaran secara terus menerus, mengingat harga BBM ditentukan berdasarkan patokan harga BBM dengan spesifikasi yang lebih tinggi yang diperdagangkan di Bursa Minyak Singapura (Platts Singapore).

"Dengan kata lain, penetapan harga BBM tidak disertai distribusi BBM dengan kualitas yang memadai melainkan dengan kualitas yang lebih rendah dari yang seharusnya. Inilah penyimpangan HPP (terlalu tinggi) atas HPP yang seharusnya," ujarnya.

Kualitaas BBM Subsidi Buruk

KPBB menyebut kualitas BBM subsidi yang beredar di pasaran Indonesia sangat buruk. Hal ini karena kandungan yang terdapat dalam BBM tersebut sangat tinggi ketika dibandingkan dengan BBM yang di konsumsi di luar negeri.

"Kualitas BBM kita sangat buruk, kadar belerang tinggi, bisa merusak mesin. Jadi kalau kita gunakan BBM jelek, imbas lainnya kualitas udara buruk. Sejak 2005 sampai sekarang tidak berubah," ujarnya seperti dikutip dari Merdeka.com dalam kesempatan lalu.

Selain itu dampak dari buruknya BBM juga berakibat pada kerusakan mesin. Dampak secara umum pada kendaraan yang sering terjadi yakni usia busi semakin pendek, akselerasi menurun, terdengar suara menggelitik pada mesin dan karburator harus sering dibersihkan. sebab kandungan timbal yang tinggi bisa membentuk kerak yang berakibat pada ruang bakar kotor dan terjadi penyumbatan laju bahan bakar.

 

Penghapusan BBM Kualitas Rendah

Karena itu, KPBB meminta pemerintah menghentikan produksi dan pemasaran BBM yang tidak ramah lingkungan, seperti Premium 88 dan Pertalite 90.[15.38, 6/9/2022] Nazar 82060448: "Konstitusi dan peraturan perundangan mengamanatkan Kepala Negara dan Kepala Daerah untuk melindungi kesehatan warganya dengan kewenangan melarang peredaran BBM kotor yang menjadi biang kerok pencemaran udara," tandasnya

Hal tersebut, lanjut Ahmad, mengacu pada UUD 1945 Pasal 28 H, UU No 32/2009 tentang PPLH, PP No 41/1999 tentang PPU, UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No 39/1999 tentang HAM, dan UU No 36/2009 tentang Kesehatan.

"Penghapusan BBM Kotor termasuk Premium88 adalah usaha serius mengendalikan pencemaran udara yang bersumber dari kendaraan bermotor," terang Puput.

Loading