Sukses

Tilang Fisik Dilarang oleh Kapolri, Polisi di Lapangan Hanya Akan Menegur dan Edukasi

Otosia.com, Jakarta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk tidak lagi mengadakan razia dan menindak tilang pengendara secara manual.

Hal itu merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Polri pada 14 Oktober 2022 lalu.

Instruksi tersebut termaktup dalam Surat Telegaram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi atas nama Kapolri.

Isinya, presiden menginstruksikan agar penindakan pelanggaran sepenuhnya memaksimalkan tilang elektronik atau ETLE, baik statis dan mobile.

"Penindakan pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan tilang manual. Namun hanya dengan menggunakan ETLE baik statis maupun mobile dan dengan melaksanakan teguran kepada pelanggar lalu lintas," tulis poin nomor lima dalam instruksi surat telegram tersebut yang diterima wartawan, Jumat (21/10).

 

Video Paling Dicari saat Ini

Pelayanan Prima

Selain itu, Korlantas Polri juga diminta untuk menghadirkan pelayanan prima dengan menerapkan 3S (senyum, sapa dan salam) mulai dari sentra loket Samsat, Satpas, penanganan kecelakaan lalu lintas sampai pelanggaran lalu lintas.

Kapolri juga memerintahkan agar seluruh anggota Polantas berada di lapangan untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali) khusus di kawasan blankspot dan trouble spot.

Lebih dari itu Polri juga harus melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) untuk meningkatkan kamseltibcarlantas, serta mencegah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

"Melaksanakan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme anggota Polantas dalam melaksanakan tugas Polri di fungsi lantas," isi surat telegram itu.

 

Profesional dalam Bertindak

Polantas Polri juga diminta untuk profesional dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Personel diimbau untuk transparan dan prosedural tanpa memihak kepada salah satu yang beperkara guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

Tidak ketinggalan agar melaksanakan koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memecahkan masalah Kamseltibcarlantas di wilayah masing-masing.

Personel juga diminta melaksanakan kegiatan pembinaan rohani setiap minggu terhadap anggota, guna meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan kinerja anggota Polantas.

"Tampilkan sikap anggota Polri yang sederhana dan tidak menampilkan kehidupan yang hedonisme dengan mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan bakti sosial atau sedekah," terang is surat telegram itu lagi.

 

Memberikan Hadiah kepada Anggota

Petugas harus melaksanakan tugas pelayanan bidang lalu lintas secara profesional, transparan, akuntabel, dan tidak boleh melakukan pungutan di luar ketentuan atau Pungli.

Kemudian, memberikan reward kepada anggota yang berprestasi, maupun berinovasi di bidang lalu lintas, dan hukuman kepada personel yang melakukan pelanggaran.

Korlantas Polri turut diminta untuk menggelar Apel Arahan Pimpinan (AAP) dan Anev agar anggota memedomani SOP serta tidak melakukan kegiatan yang kontra produktif.

"Melakukan pengawasan dan pengendalian yang melekat dan berjenjang untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan bidang lalu lintas agar anggota lebih memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing," tutup surat telegram.

Lantas bagaimana dengan penindakan selanjut di lapangan?

Keterangan Korlantas

Brigjen Pol Aan Suhanan, Dirgakkum Korlantas Polri menjelaskan, bahwa instruksi Kapolri tersebut harus dipahami dengan dua prinsip penegakan hukum terkait aturan lalu lintas. Jadi, bukan hanya soal tindakan tilang yang dilakukan petugas.

"Pertama tindakan yustisi artinya tindakkan untuk keadilan, artinya untuk ditilang. Dan tindakan non yustisi, nah itu dengan menegur, dan memberikan surat teguran itu sudah penegakan hukum juga. Jadi prinsipnya seperti itu, penegakan hukum tidak melulu untuk tilang. Tapi semisal ada yang potensial terjadinya kecelakaan, kaya gitu itu kemungkinan saja bisa dengan tilang," ujar Aan saat dihubungi merdeka.com, disitat Minggu (23/10/2022).

Dengan instruksi tersebut, pihaknya mengaku akan memaksimalkan untuk melakukan penindakan hukum melalui sistem tilang elektronik.

"Tilang ini kan sudah berbasis IT kita ini, melalui ETLE jadi yang Yustisi (tindakan hukum) tadi melalui ETLE yang," jelasnya.

Sedangkan untuk penindakan tilang manual atau konvensional akan diganti dalam bentuk teguran dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari tindakan non yustisi anggota.

"Tapi yang konvensional diganti teguran, edukasi, kepada masyarakat. Itu bukan berarti tidak ada tindakan dari kita, kalau melanggar tidak pakai helm, tetap kita tindak dengan teguran, edukasi, karena itu kepentingan masyarakat sendiri untuk keselamatan sendiri," jelasnya.

Loading