HOME » BERITA » RUGI KESEHATAN RP 30 TRILIUN GARA-GARA POLUSI, MOBIL LUAR DKI MESTINYA JUGA KENA TILANG EMISI

Rugi Kesehatan Rp 30 Triliun Gara-Gara Polusi, Mobil Luar DKI Mestinya Juga Kena Tilang Emisi

Masyarakat Ibu Kota harus membayar Rp 38,5 triliun untuk biaya kesehatan setiap tahunnya akibat polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan.

Senin, 25 Januari 2021 11:15 Editor : Nazarudin Ray
Rugi Kesehatan Rp 30 Triliun Gara-Gara Polusi, Mobil Luar DKI Mestinya Juga Kena Tilang Emisi
Sejak 30 tahun lalu Jakarta kota polusi ke-3 di dunia (Otosia.com/Nazar Ray)

OTOSIA.COM - Setidaknya 17 juta kendaraan bermotor beredar di Jakarta setiap hari. Sebanyak 4 juta kendaraan adalah roda empat, sisanya roda dua.

Di luar itu, Jakarta juga menerima limpahan kendaraan bermotor dari Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Bandung dan kota lainnya sehingga total setiap hari bisa mencapai 21 juta unit kendaraan bermotor yang beredar di Jakarta.

"Beban berat emisi 19.165 ton per hari. Bisa dibayangkan berapa polutifnya Jakarta," kata Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Ahmad Safrudin, seraya mengingatkan bahwa 30 tahun lalu Jakarta masuk tiga kota terpolutif di dunia setelah Mexico City dan Bangkok.

1 dari 3 Halaman

Catatan lain yang disampaikannya dalam Ototalks Pilih Ikut Uji Emisi atau Ditilang, Jumat (22/1/2021) adalah tahun 2010, sebanyak 57,8 persen masyarakat Jakarta terkena penyakit yang diakibatkan oleh polusi udara.

Kepadaran kendaraan berkurang saat PSBB pertama di Jakarta

"ISPA, asma, dan pneumonia. Masyarakat mesti membayar biaya kesehatan Rp 38,5 triliun per tahunnya," tambah dia.

Di sinilah mengapa kemudian uji emisi kendaraan terus mengemuka. Regulasi yang menguatkan perlunya uji emisi, menurut pria yang akrab disapa Mas Puput ini sudah tersedia.

"PP 41 tahun 1999, kendaraan bermotor wajib memenuhi baku mutu emisi. Perda DKI Nomor 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara. Salah satu pasalnya setiap kendaraan yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta terserah mobilnya dari Depok, Bekasi, Bogor, atau Suarabaya. Jadi, begitu masuk wilayah DKI harus mengikuti baku mutu emisi yang ditetapkan pemerintah," ujarnya.

2 dari 3 Halaman

Karena itu, pihaknya sejak lama sudah menekankan perlunya razia emisi. Dalam hal ini, aparat harus cek satu per satu kendaraan apakah sesuai dengan batu mutu emisi.

"Kalau tidak ya ditilang. Selama tidak ada tindakan tegas ya tidak akan efektif," seraya menyinggung bahwa usaha Pemda serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutahan yang telah berjalan beberapa waktu ini sebatas operasi simpatik.

Volume kendaran turun mengurangi polusi di Jakarta

 

3 dari 3 Halaman

Razia emisi

Lantas bagaimana cara yang paling efektif? Ia menyarankan bahwa cukup dengan melakukan razia emisi yang tidak perlu setiap hari atau bahkan setiap bulan.

"Katakanlah 3 bulan sekali. Tidak perlu setiap kota, tapi cukup satu titik. Akan tetapi aparat, dalam konteks ini Polantas dibantu Dinas Lingkungan Hidup untuk pengetesan emisi kemudian melakukan tindakan tegas. Ditilang, dilakukan proses pengadilan, dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan," kata dia.

Ia memasilkan bahwa sanksi tersebut berupa denda, yakni untuk roda dua Rp 250.000 dan roda empat Rp 500.000.

"Ini bisa menjadi efek jera. Daripada bayar, mending rawat kendaraan. Jadi kapan pun diuji emisi, kendaraan akan memenuhi baku mutu emisi," kata dia.

BERI KOMENTAR