HOME » BERITA » SEBANYAK 38.052 PENGAJUAN SIKM DITOLAK, PETUGAS SAMPAI VERIFIKASI KE TINGKAT RT/RW

Sebanyak 38.052 Pengajuan SIKM Ditolak, Petugas Sampai Verifikasi ke Tingkat RT/RW

76,9 persen dari total permohonan atau 38.052 permohonan SIKM dinyatakan ditolak

Rabu, 03 Juni 2020 20:45 Editor : Ahmad Muzaki
Sebanyak 38.052 Pengajuan SIKM Ditolak, Petugas Sampai Verifikasi ke Tingkat RT/RW
pemeriksaan SIKM di KM 47 Jakarta-Cikampek. ©2020 Liputan6.com/Herman Zakharia

OTOSIA.COM - Tercatat sudah ada ratusan ribu warga yang ajukan Surat Izin Keluar Masuk Wilayah DKI Jakarta (SIKM). Namun hanya ada 49.483 yang berhasil lolos pengajuan.

"Pengguna yang berhasil mengakses perizinan SIKM mencapai 630.825 dan tercatat 49.483 permohonan berhasil diajukan," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra dalam keterangan tertulis (3/6)

Dari total permohonan yang diterima tersebut, terdapat 4.524 permohonan yang masih dalam proses karena baru saja diajukan pemohon.

Permohonan yang telah dilakukan penelitian administrasi dan teknis didapatkan hasi verifikasi, hanya 8,6 persen dari total permohonan atau 4.265 permohonan SIKM, dinyatakan telah memenuhi persyaratan. Sementara 2.642 permohonan SIKM menunggu divalidasi penjamin.

"76,9 persen dari total permohonan atau 38.052 permohonan SIKM dinyatakan ditolak /Tidak disetujui," ujarnya.

Benni juga menyayangkan masih banyak pemohon yang tak bijak dalam mengajukan perizinan SIKM. Bahkan kerap ditemukan permohonan yang tidak memenuhi aspek substansi perizinan SIKM.

"Misalnya warga yang mengajukan tidak sesuai ketentuan utama, yakni tidak bekerja di 11 sektor diizinkan dan juga warga Bodetabek yang mengajukan SIKM di wilayah DKI Jakarta," katanya.

1 dari 1 Halaman

Alasan Penolakan

Benni memaparkan penolakan yang terjadi pada periode saat ini berbeda dengan periode sebelum atau sesudah Idul Fitri lalu. Disebutkan bahwa saat ini penolakan umumnya terjadi dikarenakan pemohon yang merupakan pegawai instansi pemerintahan dan atau karyawan perusahaan yang hendak melakukan perjalanan keluar dan atau masuk di wilayah Provinsi DKI Jakarta, namun pemohon tersebut tidak dapat menunjukkan surat tugas yang sah dan benar dari instansi maupun dari perusahaan tersebut.

"Tak jarang kami melakukan verifikasi ke pimpinan instansi pemerintahan atau pimpinan perusahaan bahkan ke pimpinan wilayah, lurah dan RT/RW, untuk memastikan perjalanan bepergian pemohon yang diajukan, telah diketahui dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku," ujar Benni.

Dirinya pun terangkan, setelah dilakukan verifikasi ditemukan jika pimpinan instansi pemerintah dan pimpinan perusahaan tak tahu menahu perjalanan dari pemohon. Sehingga SIKM yang diajukan pemohon terpaksa ditolak.

Sumber: Merdeka.com

BERI KOMENTAR