HOME » BERITA » SEDERET CARA UNIK BIKIN JERA PELANGGAR ATURAN COVID-19, AWAS DIHUKUM DI RUMAH HANTU

Sederet Cara Unik Bikin Jera Pelanggar Aturan COVID-19, Awas Dihukum di Rumah Hantu

Selama PSBB dan karantina diterapkan, warga yang melanggar aturan akan dikenai sanksi.

Rabu, 22 April 2020 08:00 Editor : Dini Arining Tyas
Sederet Cara Unik Bikin Jera Pelanggar Aturan COVID-19, Awas Dihukum di Rumah Hantu
PSBB di Kota Tangerang (Korlantas Polri)

OTOSIA.COM - Salah satu upaya untuk memutus rantai penyebaran virus Corona (COVID-19) yakni dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berawal dari DKI Jakarta, PSBB ini sudah diterapkan di lebih dari 17 daerah.

Selain PSBB, beberapa daerah juga menerapkan karantina bagi pemudik dari zona merah COVID-19. Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi saat PSBB dan karantian diterapkan.

Melansir Merdeka.com, sayangnya tak semua warga mau mematuhi aturan tersebut. Ada yang menolak, sehingga tetap keluar rumah tanpa menggunakan masker contohnya.

Padahal, warga bisa dikenai sanksi apabila melanggar. Menariknya, sanksi khusus tersebut cukup unik lantaran ada yang tak biasa. Berikut daftar sanksinya:

1 dari 4 Halaman

Dikarantina di Rumah Berhantu

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengaku mendapat laporan dari bawahannya bahwa ada pemudik yang tidak mau melakukan karantina mandiri. Padahal sebelumnya, warga tersebut sudah berjanji untuk melakukan self isolation di rumah.

Kesal mendapatkan laporan itu, Yuni memerintahkan bawahannya untuk memberikan teguran lisan. Bila teguran lisan tak diikuti maka ia berseloroh ingin memasukkan warga yang ngeyel ke rumah berhantu.

"Terus RT tanya kalau masih ngeyel ibu bagaimana? Aku jawab cari rumah kosong, masukkan ke sana, kunci dari luar. Rumah yang banyak hantunya, semua desa pasti punya," ucapnya.

"Ada yang ngeyel 2 orang, dan dimasukkan rumah kosong. Saya jawab, 'sip, pastikan rumah kosong yang ada hantunya," sambungnya.

2 dari 4 Halaman

Dijemur

Sebanyak 26 Remaja di Pekanbaru mendapatkan sanksi dijemur oleh Satpol PP. Mereka dihukum karena nongkrong di warung internet (Warnet) jalan HR Soebrantas di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) PSBB.

"Dari 26 remaja itu satu di antaranya berjenis kelamin perempuan," kata Danton Praja Wanita Satpol PP Kota Pekanbaru Yeni Putriwati, Senin (20/4).

Awalnya petugas mencurigai saat ada satu pengunjung yang memasukkan sepeda motornya ke dalam warnet yang ditutup. Namun saat diperiksa ke dalam, ternyata ada puluhan remaja ditemukan di dalam warnet tersebut. Modusnya, motor para pengunjung turut di masukkan ke dalam warnet itu agar disangka kosong.

"Mereka berkumpul di dalam satu ruangan di dalam Warnet. Yang menemukan itu tadi pihak kepolisian," kata Yeni.

Satpol PP kemudian membawa seluruh remaja itu ke kantor Satpol PP di Jalan Cut Nyak Dien atau Komplek Mal Pelayanan Publik (MPP). Mereka dijemur sembari dilakukan pembinaan agar tidak kembali melakukan hal yang sama hingga berakhirnya masa PSBB itu.

"Kita data dan panggil orang tuanya," ujarnya.

Sementara, nasib warnet yang masih nekat buka dalam kondisi mewabahnya virus corona di Pekanbaru itu, terancam disegel petugas.

"Kita akan memberikan sanksi kepada pemilik warnet," tegasnya.

3 dari 4 Halaman

Dihukup Push-up

Tak kalah unik dengan Sragen dan Pekanbaru, Bekasi memberikan sanksi push up kepada pelanggar. Seperti yang terjadi di Jalan Ir H Juanda Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Petugas gabungan TNI dan Polri menghentikan satu per satu kendaraan yang lewat untuk pengecekan identitas dan suhu tubuh, baik kendaraan roda dua maupun empat.

Dari sejumlah pengendara, pengguna roda dua yang paling banyak melanggar aturan menggunakan masker. Selain memberikan teguran, petugas juga memberikan sanksi ringan berupa push up kepada mereka yang melanggar.

 

4 dari 4 Halaman

Sanksi Administratif

Pemerintah Kota Tangerang Selatan menerapkan sanksi administratif bagi pelanggar kebijakan PSBB di wilayahnya. Sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 13 tahun 2020.

Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany menyebutkan, sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelanggar orang pribadi maupun badan, diberikan secara berjenjang. Mulai dari teguran lisan sampai pencabutan izin.

"Sanksi administratif ini berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pengamanan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, pembubaran, pemberhentian sementara kegiatan, pembekuan izin, pencabutan izin dan atau penindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran," tegas Airin di Tangerang Selatan, Jumat (17/4/2020).

Ia melanjutkan, pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar bisa dilakukan secara tidak berurutan.

"Bisa saja dikenakan sanksi administratif secara tidak berurutan. Selain sanksi administratif, setiap orang atau badan bisa dikenakan sanksi lain sesuai ketentuan perundang-undangan," jelasnya.

BERI KOMENTAR