HOME » BERITA » TERAPKAN NEW NORMAL DI ANGKUTAN UMUM, PEMERINTAH DIINGATKAN JANGAN BLUNDER

Terapkan New Normal di Angkutan Umum, Pemerintah Diingatkan Jangan Blunder

Para pemangku kepengtingan di Indonesia diminta untuk berpikir ekstra agar tak blunder dalam penerapan new normal di angkutan umum khususnya yang ada di Jabodetabek

Rabu, 03 Juni 2020 21:15 Editor : Ahmad Muzaki
Terapkan New Normal di Angkutan Umum, Pemerintah Diingatkan Jangan Blunder
angkutan umum. merdeka.com/Imam Buhori

OTOSIA.COM - Para pemangku kepengtingan di Indonesia diminta untuk berpikir ekstra agar tak blunder dalam penerapan new normal di angkutan umum khususnya yang ada di Jabodetabek. Pasalnya kerumunan masyarakat tanpa adanya physical distancing harus menjadi perhatian utama. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran), Deddy Herlambang.

"Blunder dalam artian terjadi kerumunan masyarakat pengguna angkutan umum massal yang pernah terjadi di halte bus, stasiun, dan bandara dalam masa PSBB," kata dia dalam keterangannya kepada merdeka.com, Rabu (3/6).

Dalam kondisi PSBB di transportasi Jabodetabek memang lebih sering disorot hanya angkutan massal (KRL, MRT/LRT, BRT) dan ojol tentunya bandara juga disorot bila ada kerumunan. Sementara untuk angkot (angkutan kota) jarang diamati bagaimana pelaksanaan ketika PSBB dan bajaj (roda 3) juga belum diatur dalam PSBB.

Kalau new normal sudah diberlakukan, itu berarti kehidupan di masyarakat akan kembali seperti semula, termasuk penggunaan transportasi umum. Yang membedakan hanya kualitas perjalanan karena lebih mengutamakan kebersihan dengan protokol kesehatan yang ketat.

1 dari 2 Halaman

Permasalahan Jika Gunakan Transportasi Pribadi

Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan sendiri telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Di dalamnya terdapat panduan pencegahan penularan Covid-19 apabila 'terpaksa' menggunakan angkutan umum karena dalam kepmenkes tersebut disarankan bekerja menggunakan kendaraan pribadi.

Namun, apabila masyarakat menghendaki pakai kendaraan pribadi, maka permasalahan lainnya akan muncul, seperti kemacetan. Jelas hal ini secara tidak langsung akan mengganggu produktivitas warga sendiri.

2 dari 2 Halaman

Sebab, bila banyak menggunakan kendaraan pribadi konsekuensinya emisi gas buang kendaraan bermotor akan terakumulasi yang merusak kualitas udara, otomatis akan mengganggu imunitas tubuh manusia itu sendiri yang akan mudah terinfeksi virus termasuk covid-19.

"Untuk tetap menggunakan transportasi umum, berharap pemerintah tetap berupaya mengunakan konsep menekan dan menarik. Menekan untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi, kebijakan nopol ganjil-genap tetap diberlakukan secara normal. Untuk menarik masyarakat menggunakan angkutan umum massal, maka harus ada jaminan kebersihan untuk kesehatan dalam operasi sarana angkutan umum," kata dia.

Sumber: Merdeka.com

BERI KOMENTAR